Jumat, 23 Desember 2016

JURNAL NILAI PERUSAHAAN



Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 ISSN : 1907 - 9958
PENGARUH HUTANG DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta)
Tedi Rustendi (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi Tasikmalaya) Farid Jimmi (Alumni Jurusan Akuntansi FE Universitas Siliwangi)
ABSTRACT The purpose of this reseach to find out whether debt with insider ownership has influence to firm value at company of manufacturing which enlist in Jakarta Stock Exchange both individually and groups. In this reseach data collected by using survey method. The technique analyze data is multiple regression analysis, coefficient correlation analysis with determination analysis. This analysis done to find out whether the debt with insider ownership positive influence towards firm value both individually and groups. From the analysis can be concluded that the groups debt with insider ownership positive influence towards firm value and the individually found that debt positive influence toward firm value and insider ownership not positive influence towards firm value.
I. Pendahuluan
Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap perusahaan harus meningkatkan daya saing secara terus-menerus. Persaingan yang semakin meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar internasional menuntut perusahaan untuk dapat mempertahankan atau memperoleh keuntungan kompetitif dengan cara memberikan perhatian penuh pada kegiatan operasional dan finansial perusahaan.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemilik dan pemegang saham adalah dengan mempekerjakan tenaga ahli / profesional untuk diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris untuk mengelola perusahaan. Para pemilik mempekerjakan mereka dengan harapan di bawah pengelolaan tenaga ahli / profesional, kinerja perusahaan akan menjadi lebih terjamin, dapat bertahan dan bersaing di tengah suasana pasar yang semakin kompetitif sekaligus mewujudkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik dan pemegang saham.
Hutang adalah instrumen yang sangat sensitife terhadap perubahan nilai perusahaan. Para pemilik perusahaan lebih suka perusahaan menciptakan hutang pada tingkat tertentu untuk menaikan nilai perusahaan. Agar harapan pemilik dapat dicapai, prilaku manajer dan komisaris harus dapat dikendalikan melalui keikut sertaan dalam kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian perimbangan kepemilikan dapat menciptakan kehati-hatian para manajer dalam mengelola perusahaan. Kebangkrutan perusahaan bukan hanya menjadi tanggungan pemilik utama, namun juga para manajer ikut menanggungnya. Konsekuansinya para manajer akan bertindak hati-hati termasuk dalam menentukan hutang perusahaan. Oleh karena itu kepemilikan oleh para manajer menjadi perimbangan penting ketika hendak meningkatkan nilai perusahaan.
Kepemilikan Perusahaan pada sekarang ini biasanya sangat menyebar. Sedangkan kegiatan operasi perusahaan sehari – hari dijalankan oleh para manajer ,yang biasanya tidak mempunyai saham
411
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
kepemilkan yang besar. Para manajer merupakan agen atau wakil dari pemilik , akan tetapi pada kenyataannya mereka mengendalikan perusahaan. Dengan demikian bisa terjadi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer perusahaan. Luasnya penyebaran kepemilikan saham biasa dari kebanyakan perusahaan besar membuat para pemegang saham sulit untuk melaksanakan pengendalian. Pemegang saham perorangan tidak memiliki andil yang cukup besar yang membenarkan mereka menghabiskan waktu dan uang untuk secara ketat memantau para manajer dan dewan komisaris. Ada kemungkinan juga bahwa para manajer mengejar ukuran perusahaan yang lebih besar dan bukan maksimalisasi nilai, karena mereka percaya bahwa kompensasi manajemen dikaitkan dengan penjualan atau total aktiva.
Jensen dan Meckling telah membahas banyak aspek dari masalah keagenan, mereka menguraikan bagaimana masalah keagenan timbul jika seorang manajer memiliki saham yang lebih sedikit dibandingkan dengan total saham perusahaan. Kepemilikan sebagian ini dapat mengakibatkan para manajer bekerja kurang semangat dan memerlukan lebih banyak imbalan lain (kantor dan perlengkapan yang mewah, kendaraan dinas) dibandingkan seandainya dia harus menanggung semua biaya untuk itu. (Agus Sartono, 2000;13)
Dari sekian banyaknya emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, emiten masih dikelompokan ke dalam sembilan sector meliputi pertanian, pertambangan indrustri dasar, aneka indrustri, indrustri barang konsumsi, proferty, infrastuktur utilitas dasar, keuangan, perdagangan barang dan jasa. Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam indrustri manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya
membeli bahan baku, mengolah bahan baku dan kemudian menjualnya.
Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya hutang dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan . Diawali oleh Modigliani & Miller, kemudian dilanjutkan oleh Jensen, dan Masulis hasil penelitian mereka menunjukan bahwa hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan . Sedangkan Penelitian yang menunjukan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan diawali oleh Leland & pyle, kemudian dilanjutkan oleh Vermalen dan Hirschey & Zaima. (Taswan. 2003 : 4)
Dari penelitian yang dilakukan oleh Euis Soliha & Taswan (2002) yang terdiri dari lima variabel, variabel tersebut adalah Nilai Perusahaan, Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, Tingkat propitabilitas perusahaan, dan Ukuran Perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positip namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positip dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Dari Penelitian yang dilakukan oleh Taswan (2003) terhadap perusahaan yang listed sejak 1992 sampai 1996 dengan variable Resiko Bisnis, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Kepemilikan manajerial, Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positip dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 412
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
II. Kerangka Pemikiran
Perusahaan dapat memiliki beberapa tujuan saat didirikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pendirinya. Namun suatu perusahaan secara umum memiliki tujuan utama untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemiliknya / pemegang saham. Hal itu sejalan dengan tujuan para pemilik / pemegang saham untuk melakukan investasi yaitu untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi sehingga dapat mensejahterakan mereka.
Untuk mencapai hal tersebut, pemilik / pemegang saham umumnya memperkerjakan tenaga profesional, seperti manajer atau komisaris untuk mengelola perusahana. Dengan demikian maka tugas utama dari para manajer adalah mengelola perusahaan yang berkaitan dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan dimana didalamnya termasuk pemilihan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Dengan tujuan akhir memaksimumkan kesejahteraan pemilik / pemegang saham, yang bisa diartikan memaksimumkan harga dari tiap lembar saham perusahaan dan nilai perusahaan itu sendiri.
Wahidahwati (2002:1,2) dalam kutipannya menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengeloloan dan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan 1). Aktivitas pencarian dana dan 2). Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost diantaranya yaitu, pertama Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen dan manajemen akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensinya dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini
akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkam biaya keagenan . Jensen & Meckling Kedua, dengan meningkatkan dividend payout ratio, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari fihak luar untuk membiayai investasinya. Crutchley & Hansen Ketiga, meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dan manajemen. Disamping itu hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen. Keempat, institutional investor sebagai monitoring agen. Moh’d et al menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institutional investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. Karena kepemelikan mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh investor institutional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
Dalam pengambilan keputusan pendanaan bagi perusahaan yang berkaitan dengan penentuan struktur modal, manajer harus berhati-hati karena keputusan ini dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan kebijakan manajer dalam menentukan proporsi yang tepat antara jumlah hutang dan jumlah modal
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 413
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
sendiri di dalam perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.
Munawir, (2001:19) menyatakan bahwa : modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang- hutangnya.
Pengertian hutang menurut FASB dalam SFAC no. 6 yang di alih bahasakan oleh Imam Gozali dan Anis Cariri (2003:157) hutang di definisikan sebagai berikut :
“Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.”
Pengertian menurut PSAK (2002:13) mendefinisikan hutang (kewajiban) sebagai berikut :
“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkab arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.”
Taswan (2003 : 4) menyatakan bahwa Mogliani & Miller berpendapat bahwa bila ada pajak penghasilan perusahaan maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Namun demikian penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menghadapi biaya kebangkrutan dan biaya agensi yang tinggi. Dengan demikian peningkatan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, namun pada titik tertentu akan menurunkan nilai perusahaan. Jensen menyatakan bahwa dengan adanya hutang dapat digunakan mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen, dengan
demikian menghindari investasi yang sia- sia, serta akan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai tersebut dikaitkan dengan harga saham dan penurunan hutang akan menurunkan harga saham.
Menurut Nizar, Shahrul (2003 : 454) insider didefinisikan sebagai berikut :
“Insider adalah pemegang saham, direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan.” Pengertian kepemilikan manajerial
menurut Wahidahwati (2002:5) sebagai
berikut :
“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer.” Adapun menurut Faisal (2003:142) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Stuktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Alat ukur yang digunakan untuk variable kepemilikan manajerial ( insider ownership) adalah persentase saham direktur dan komisaris
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial merupakan presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten kepemilikan saham dilaporkan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.
Dan Leland & Pyle berpendapat bahwa insider berkeinginan untuk menginvestasikan modalnya ke dalam proyek mereka yang berkualitas, dan hal ini dapat mengindikasikan bahwa ekuitas yang dipegang oleh insider dapat
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 414
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
bertindak sebagai signal nilai perusahaan. Vermalen Membuktikan bahwa dalam penilaian terhadap pembelian kembali saham yang telah dijual, para investor memandang proporsi pemegang saham insider sebagai informasi penting. Sedangkan Hirschey & Zaima memberikan bukti bahwa keputusan menjual perusahaan dengan kepemilikan insider yang lebih besar akan memperoleh respon investor yang lebih menguntungkan daripada perusahaan dengan kepemilikan insider yang lebih rendah.
Pengertian nilai perusahaan menurut Suad Husnan (2000:7) sebagai berikut :
“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.”
Pengertian nilai perusahaan menurut Maurice, Thomas (2002:8) sebagai berikut: “Value of the firm is the price for which the firm can be sold, which equals the present value of future profits.”
Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. (Suad Husnan, 2000:11)
Memaksimumkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimumkan harga pasar saham. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut : nilai perusahaan (V = value) adalah hutang (D = debt) ditambah modal sendiri (E = equity ). Jika diasumsikan hutang tetap, nilai perusahaan naik maka modal sendiri naik. Naiknya modal sendiri akan meningkatkan harga per lembar saham perusahaan. (Lukas Setia Atmaja, 1999:4)
III. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analitis adalah suatu suatu metode yang meneliti status
kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa yang sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh Nazir, 2000 : 63).
Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan utuk memperoleh fakta- fakta dari gejala-gejala yang ada dan mmencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah. Metode survei membedakan dan menguiliti serta mengenal masalah- masalah serta mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek yang sedang berlangsung . penyelidikan dilakukan dalam waktu bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau dengan menggunakan sampel (Moh Nazir, 2000 : 66)
Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisa dengan menggunakan metode statistik parametrik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
Penulis akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut : 1. Persamaan Regresi
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ ε (Sugiyono, 2004 : 251) 2. Analisis Koefisien Korelasi
1. Secara Simultan
R
xxy
.
21
=
r
2
yx
1
+
r 2 yx 2
- 2
rrr yx
1 xxyx 212 1
-
r
2
xx
21 (Sugiyono, 2004 : 219)
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 415
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
2. Secara Parsial
21
2 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek
R
xxy
.
21 =
rrr
yx
1
-
yx 2 . xx 21 1
-
r
2
xx
- 1 - r 2 yx Jakrta.
Ho3 : ρ ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai (Sugiyono, 2005 : 193)
perusahaan pada korelasi antara X1 dengan Y bila X2 tetap
R
= r
-
rr .
-
xx
21 - - yx 1 Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi
perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Ha3 : (Sugiyono, ρ > 0 : Jakarta.
Terdapat 2005 : 193)
pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan p Efek Jakarta.ada perusahaan manufaktur Interval Koefisien Tingkat Hubungan
yang tercatat di Bursa
0.00-0.19 0,20-0,39 0,40-0,59
2. Penetapan Tingkat Signifikansi
Taraf signifikan ( α ) ditetapkan sebesar 5 %, ini berarti kemungkinan 0,60-0,79 0,80-1,00
kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95 % atau toleransi kemelesetan adalah 5 %. Taraf signifikan ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 3. Uji Signifikansi
Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian yaitu :
a. Secara parsial menggunakan uji t
r-1 2 yx 2 yx 1 xx 21 xxy
.
12 1
r
2 1 r 2 Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
3. Koefisien Determinasi 2xrKd = %100 (Sugiyono, 2004 : 215)
Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikasi, kaidah keputusan dan penarikan kesimpulan.adapun tahap tersebut terdiri dari : 1. Penetapan Hipotesis Operasional
Dengan hipotesis sebagai berikut: Secara simultan
Ho
1 :
t
= 3-nr
(Sugiyono, 2005: 194) ρ ≤
Tidak terdapat pengaruh positif 0 :
hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
b. Secara simultan menggunakan uji F
( ( 2
)
)
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Ha :
1
F
=
r
2
mN - - 1 m
1
- r (Sugiyono, 2004 : 264) 4. Kaidah Keputusan ρ >
Terdapat pengaruh positif hutang 0 :
dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada
Kaidah adalah :
keputusan yang digunakan
perusahaan manufaktur di Bursa
1. Efek Jakarta.
Secara parsial Ho2 : ρ ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Ha2 : ρ > 0 : Terdapat pengaruh positif hutang terhadap nilai perusahaan pada
Tolak Ho jika t
hitung
> t
tabel
dan diterima Ho jika t
hitung
≤ t
tabel 2. Tolak Ho jika F
hitung
> F
tabel
dan diterima Ho jika F
hitung
≤ F
table
5. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 416
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak
IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Hutang merupakan salah satu variabel independent atau variabel bebas
yang diteliti dalam penelitian ini. Hutang merupakan kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan kedalam hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.
Tabel 4.1 Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2005
(Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: JSX Watch Dan Capital Market Directory
Hutang Jangka Pendek (Rp)
Hutang NO Nama Perusahaan Kode
Jangka
Total Panjang
Hutang (Rp)
(Rp) 1 PT. Branta Mulia Tbk BRAM 354.796 417.735 772.531 2 PT. Nipress Tbk NIPS 72.842 38.263 111.105 3 PT. Siantar Top Tbk STTP 79.438 38.784 118.222 4 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 18.284 4.249 22.533 5 PT Prima Alloy Steel Tbk PRAS 316.563 270.012 586.575 6 PT SunsonTextile Manufacture Tbk SSTM 469.048 158.657 627.705 7 PT Voksel Elektrik Tbk VOKS 275.165 388.670 663.835 8 PT Intanwijaya Internasional Tbk INCI 16.639 1.168 17.807 9 PT Intikeramik Alamasri Indrustri Tbk IKAI 319.849 322.057 641.906 10 PT Betonjaya Manunggal Tbk BTON 4.583 702 5.285
Kepemilikan Manajemen pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta
Untuk perhitungan kepemilikan manajerial, penulis menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi terhadap total saham
yang beredar. Data mengenai rasio kepemilikan saham oleh manajer atau direksi ini diperoleh dari Indonesian capital market directory dan dari catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, data mengenai kepemilikan manajerial disajikan pada tabel berikut ini
Tabel 4.2 Rasio Kepemilikan Manajerial Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2005
NO Nama Perusahaan Kode
Kepemilikan manajerial (lembar)
Kepemilikan Manajerial (%)\ 1 PT. Branta Mulia Tbk BRAM 77.875.000 17.31 2 PT. Nipress Tbk NIPS 2.280.000 11.40 3 PT. Siantar Top Tbk STTP 82.250.000 6.28 4 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 2.456.500 25.00 5 PT Prima Alloy Steel Tbk PRAS 34.745.900 5.91 6 PT SunsonTextile Manufacture Tbk SSTM 62.000.000 7.00 7 PT Voksel Elektrik Tbk VOKS 8.542.530 6.78 8 PT Intanwijaya Internasional Tbk INCI 32.425.483 17.91 9 PT Intikeramik Alamasri Indrustri Tbk IKAI 24.000.000 5.00 10 PT Betonjaya Manunggal Tbk BTON 17.250.000 9.58 Sumber: JSX Watch Dan Capital Market Directory
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 417
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
Nilai Perusahaan pada Perusahaan manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta
Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Smakin tinggi nilai perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal harga saham yang diperjualbelikan dibursa menunjukan indikator nilai perusahaan
Harga saham yang digunakan oleh penulis adalah harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Harga saham penutupan yang diperoleh setelah adanya publikasi laporan
keuangan perusahaan yang bersangkutan dikurangi dengan harga sebelum publikasi laporan keuangan dibagi dengan harga saham sebelum publikasi laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan atau disebut dengan proporsi. Proporsi ini menunjukan perubahan harga saham dikarenakan adanya publikasi laporan keuangan. Tujuannya untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan setelah dan sebelum adanya publikasi laporan keuangan terhadap harga saham.
Berikut penulis sajikan tabel harga saham perusahaan manufaktur setelah dilakukan perhitungan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan masing-masing perusahaan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Nilai perusahaan (Harga saham) pada Perusahaan Manufaktur Periode 2006 NO Nama Perusahaan Kode Harga
sebelum Publikasi (Rp)
Harga setelah Publikasi (Rp)
Proporsi Perubahan (%)
1 PT. Branta Mulia Tbk BRAM 1196.67 1373.67 14.79 2 PT. Nipress Tbk NIPS 1200.00 1400.00 16.67 3 PT. Siantar Top Tbk STTP 141.67 162.67 14.82 4 PT Lionmesh Prima Tbk. LMSH 1900.00 1957.00 3.00 5 PT Prima Alloy Steel Tbk PRAS 123.67 133.67 8.09 6 PT SunsonTextile Manufacture Tbk SSTM 245.00 299.00 22.04 7 PT Voksel Elektrik Tbk VOKS 283.00 352.00 24.38 8 PT Intanwijaya Internasional Tbk INCI 356.33 360.00 1.03 9 PT Intikeramik Alamasri Indrustri Tbk IKAI 87.33 96.33 10.31 10 PT Betonjaya Manunggal Tbk BTON 175.00 175.00 0.00 Sumber: JSX Watch Dan Capital Market Directory
Pembahasan
Analisis data dengan menggunakan model analisis korelasi dilakukan dengan SPSS versi 11.0. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian di analisis untuk melihat pengaruh hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada prusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Pengaruh Hutang Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Peusahaan pada Perusahaan manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Dalam pengujian dilakukan serangkaian langkah- langkah uji statistic yaitu analisis regresi berganda, analisis korelasi dan koefisien determinasi 1. Analisis regresi berganda
sUntuk mengetahui pengaruh variabel bebas, digunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 418
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
Y = a + b
1
+ ε Dari hasil perhitungan spss versi 11,0 (lampiran) diperoleh hasil sebagai berikut: a = -25.246 sb1 = 3,258 b2 = -0,169 Maka persamaan regresinya Y = -25.246+ 3,258 X1 - 0,169 X2 Berdasarkan persamaan regresi di atas, diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -25.246 Nilai tersebut menunjukkan niali perusahaan yang dicapai yaitu sebesar -25.246 pada saat hutang dan kepemilikan manajerial (0). Adapun nilai b
1
X
1
+ b
2
X
2
pula sebaliknya jika hutang dan kepemilikan manajerial menurun maka nilai perusahaan akan menurun akan mengalami penurunan. 3. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X
1
(hutang) dan X
2 (kepemilikan manajerial) terhadap variabel Y (nilai perusahaan). Setelah diolah dengan SPSS (lampiran) diperoleh nilai adjusted R square = 0,601 atau 60,1 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial secara simultan mempunyai pengaruh sebesar 60,1 % terhadap nilai perusahaan. sebesar 3,258. Nilai tersebut menunjukkan setiap penambahan hutang Rp. 1 akan berakibat penambahan 3,258 pada nilai perusahaan yang dicapai, dengan asumsi variabel lain diabaikan. Sedangkan nilai b
2
sebesar -0,169. Nilai tersebut menunjukkan setiap penambahan kepemilikan manajerial Rp. 1 akan berakibat penurunan -0,169 pada nilai perusahaan yang dicapai dengan asumsi variabel lain diabaikan. Artinya bahwa
Sedangkan sisanya sebesar 39,9 % merupakan pengaruh dari faktor lain.diantaranya yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen. 4. Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dilakukan uji F, dari hasil analisis perhitungan SPSS (lampiran) diperoleh F
hitung persamaan regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana nilai perusahaan akan terjadi apabila hutang dan kepemilikan manajerial telah ditentukan. 2. Koefisien korelasi
Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lampiran) diperoleh nilai R sebesar 0,775. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori kuat karena berada diantara 0,60 – 0,799 terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti jika hutang dan kepemilikan manajerial naik atau bertambah maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan, demikian
sebesar 5,269 dan dari tabel distribusi F pada tingkat keyakinan 95% α = 0,05 maka diperoleh F
tabel sebesar 4,737 Hal ini menunjukkan bahwa F
hitung
(5,269) > F
tabel
(4,737 ), yang berarti hutang dan kepemilikan manajerial secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan atas hutang dan kepemilikan manajerial, maka nilai perusahaan akan berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dapat diterima.
Hal ini seseuai dengan kutipan Wahidahwati (2002:1,2) bahwa Pendanaan dengan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dan manajemen.
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 419
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
Disamping itu hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh manajemen maka manajemen akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensinya dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkam biaya keagenan.
Pengaruh Hutang Terhadap Nilai Peusahaan pada Perusahaan manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan, maka dilakukan uji atas hipotesis. Dimana hipotesis yang diajukan adalah :
Ho2 :
kenaikan, demikian pula sebaliknya jika hutang menurun maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan. b. Koefisien Determinasi
Dengan menggunakan rumus Kd = (r2) x 100%, maka diperoleh nilai sebesar : Kd = (0,699)2 x 100 % = 48,9 % Nilai koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa hutang secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 48,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 51,1 % dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya yaitu: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen. c. Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan dilakukan uji t, dari hasil analisis perhitungan SPSS (lampiran) diperoleh t
hitung
sebesar 2,589 dan dari tabel distribusi t dengan dk = 7 pada tingkat keyakinan 95% α = 0,05 diperoleh t
tabel sebesar 2,365. Maka dengan pengujian satu arah (one side test), menunjukkan bahwa nilai t
hitung
(2,589) > t
tabel (2,365). Berarti bahwa hutang secara ρ ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Ha2
parsial mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yang ρ > 0 : Terdapat pengaruh positif
menyatakan bahwa hutang secara :
hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakrta.
parsial mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. Meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang akan
a. Analisis Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lampiran 1) diperoleh nilai r sebesar 0,699. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hutang secara parsial mempunyai hubungan positif atau searah dengan nilai perusahaan, dengan kategori kuat karena berada diantara 0,60 – 0,799. Hal ini berarti jika hutang naik atau bertambah maka nilai perusahaan akan mengalami
menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dan manajemen. Disamping itu hutang juga akan menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen. Dan juga jika dilihat dari prinsip penawaran dan permintaan jika perusahaan menambah pendanaan dengan cara mengeluarkan saham baru maka saham yang
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 420
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
ditawarkan akan bertambah sehingga akan menurunkan harga saham.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Peusahaan pada Perusahaan manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, maka dilakukan uji atas hipotesis. Dimana hipotesis yang diajukan adalah :
Ho3 : ρ ≤ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Ha3 : ρ > 0 : Terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka dilakukan analisa data seperti berikut ini : a. Analisis Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lampiran) diperoleh nilai r yaitu sebesar - 0,182. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan mempunyai hubungan negatif atau berlawana arah dengan derajat keeratan kategori sangat rendah karena berada diantara 0,00 – 0,199. Hal ini berarti jika kepemilikan manajerial naik atau bertambah maka nilai perusahaan akan turun, demikian pula sebaliknya jika kepemilikan manajerial menurun maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan. b. Koefisien Determinasi
Dengan menggunakan rumus Kd = (r2) x 100%, maka diperoleh nilai sebesar : Kd = (- 0,182)2 x 100% = 3,3 % Nilai koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa hutang secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 3,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 96,7 % dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya yaitu ; Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen. c. Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dilakukan uji t, dari hasil analisis perhitungan SPSS (lampiran) diperoleh t
hitung
yaitu sebesar -0,489 dan dari tabel distribusi t dengan dk = 7 pada tingkat keyakinan 95% α = 0,05 diketahui t
tabel
sebesar 2,365. Maka dengan pengujian satu arah arah (two side test), menunjukkan bahwa t
hitung
(- 0,489) ≤ t
tabel
(2,365). Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa kepemilikan secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak atau tidak dapat diterima. Semakin besar kepemilikan manajerial disuatu perusahaan maka informasi laporan keuangan pun akan cepat diketahui oleh pemilik peusahaan karena
Selain sebagai pemilik mereka juga sebagai pengelola perusahaan, sedangkan pihak lain dapat mengetahui informasi tersebut setelah laporan keuangan perusahaan dipublikasikan. hal ini mencerminkan bahwa keputusan pemilik merupakan keputusan manajer, sehingga manajer bisa membuat keputusan – keputusan yang berkaitan dengan nilai perusahaan.
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 421
Tedi Rustendi dan dan Farid Jimmi ISSN : 1907 - 9958
V. Simpulan Dan Saran Simpulan 1. Secara simultan hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif Terhadap nilai perusahaan, sebesar 60.1 % nilai perusahaan dipengaruhi oleh hutang dan kepemilikan manajerial, sedangkan 39.9 % merupakan pengaruh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Faktor lain yang tidak diteliti diantaranya yaitu: profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang. 2. Secara parsial hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan , yaitu sebesar 48.9 %. Hal tersebut menunjukan bahwa peningkatan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan 51.1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya yaitu: profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang 3. secara parsial kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 3.3 %. Hal tersebut menunjukan apabila ada kenaikan kepemilikan maka akan menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan 96.7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya yaitu: profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang. Saran 1. Bagi investor
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. hutang dan kepemilikan manajerial cukup efektif untuk melakukan pengendalian terhadap prilaku manajer dalam perusahaan sehingga akan mengurangi biaya keagenan dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini merupakan signal bagi para investor dan calon investor
untuk membeli atau melepas saham pada perusahaan yang bersangkutan. 2. Bagi pihak perusahaan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa para manajer atau pemilik saham dapat menggunakan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena penggunaan hutang akan berpengaruh positif dalam meningkatkan perusahaan pada tingkat tertentu, maksudnya karena penggunaan hutang berisiko apabila cash inflow lebih kecil daripada bunga yang harus di bayar maka akan menurunkan nilai perusahaan. Akan tetapi harus didukung adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat supaya solvabilitas (DER) perusahaan tetap terjaga dengan baik. 3. Bagi penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 39,9 % faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan dan tidak dimasukan dalam penelitian ini. Dengan demikin dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan perlunya meningkatkan sampel penelitian.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2005. Analisis Investasi.
Jakarta : Salemba Empat Ali Arifin, 2004, Membaca Saham,
Yogyakarta Eduardus Tandelilin, 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta : BPFE. .Jakarta Stock Exchange. 2006 (http://www.jsx.co.id) ( 22 Oktober 2007) Machfoedz, M. 1994.”Financial Analysis and the Earning Changes in Indonesia,”Kelola, No. : 114-137.
Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 3, No. 1, 2008 422


Jumat, 11 November 2016

pengaruh etika bisnis terhadap budaya perusahaan

NAMA: AMELIA FITRI ZUHRIAH
KELAS: 4EA27
NPM: 10213784
Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat berbagai pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan yang sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Etika kerja berkaitan dengan antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengukur hubungan antarkaryawan.

Pelaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder, yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertindak oportunis, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius pada etika perusahaan dan memberikan citra bahwa manajemen mendukung perilaku etis dalam perusahaan.

Kebijakan perusahaan biasanya secara fomal didokumentasikan dalam bentuk Kode Etik (Code of Conduct). Di tengah iklim keterbukaan dan globalisasi yang membawa keragaman budaya, kode etik memiliki peranan yang sangat penting sebagai buffer dalam interaksi intensif beragam ras, pemikiran, pendidikan, dan agama. Sebagai persemaian untuk menumbuhkan perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam perusahaan. Iklim etika tersebut tercipta, jika dalam suatu perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat diatasi. Terdapat tiga faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu:
1.      Terciptanya budaya perusahaan secara baik
2.      Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya (trust-based organization)
3.      Terbentuknya manajemen hubungan antarpegawai (employee relationship management)
Iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh adanya interaksi  beberapa faktor, yaitu:
1.      Faktor kepentingan diri sendiri
2.      Faktor keuntungan perusahaan
3.      Faktor pelaksanaan efisiensi
4.      Faktor kepentingan kelompok
Penciptaan iklim etika mutlak diperlukan, meskipun memerlukan waktu, biaya, dan ketekunan manajemen. Dalam iklim etika, kepentingan stakeholder terakomodasi secara baik karena dilandasi dengan rasa saling percaya.
Sumber:

Buku “ETIKA BISNIS bagi PELAKU BISNIS” karangan Agus Arijanto, S.E., M.M

Kamis, 10 November 2016

JURNALPENGARUH ETIKA TERHADAPBUDAYA


Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1

Januari 2003

NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN

SEKTOR AWAM DI MALAYSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM

(SATU IMBASAN KEMBALI TINJAUAN KARYA)

Zainal bin Yang

PENDAHULUAN





    Bukan mudah membicarakan persoalan nilai dan etika yang melibatkan pertimbangan moral dan kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang pesat sebagai penggerak kepada pertumbuhan dan alat mengukur kemajuan yang muncul di bawah naungan falsafah positivisme(melihat sejarah manusia sebagai gerak kemajuan sehala dari satu tahap ke satu tahap')khususnya pada permulaan abad moden menjadikan persoalan nilai dan etika semakin kurangdiberikan penekanan. Keadaan ini lebih menyayat hati apabila didapati bahawa nilai agamaadalah diletakkan di tahap paling rendah berbanding tahap sains atau dianggap sebagai tahappositif dari kacamata kemajuan manusia.Namun, falsafah positivisme mulai dicabar sejak pertengahan abad ini termasuk kritikandaripada ahli sains sendiri. Michael Polanyi dalam Personal Knowledge: Towards a Post-CriticalPhilosophy menyarankan konsep Tacit Dimension2. Tulisan-tulisan oleh Thomas S. Kuhn dalamThe Structure of Scientific Revolutions (1962) yang menyentuh penggantian paradigmaPtolemaean dengan paradigma Copernican dan tulisan Paul Feyerabend dalam Farewell toReason dan Against Method (1974) telah menjadikan aliran falsafah positivisme semakin sukardipertahankan dan persoalan nilai dan etika mula menjadi perhatian.Perspektif Islam tentang kehidupan adalah berteraskan kepastian, keharmonian sosial dandinanisme. Kesemua teras ini berlandaskan kepada falsafah Islam itu sendiri yang menyatukan beberapa aspek kehidupan manusia selaras dengan etika sejagat (universal) iatu Keesaan(Tauhid), Keadilan, Kebebasan dan Tanggungjawab yang menjadi sendi dalam sistem Islam.Keesaan suatu unsur penyatuan yang twat merupakan petunjuk mencari kebenaran yang datangdaripada Allah S.W.T. Keadilan suatu unsur nilai yang saling berkaitan mengajar falsafahkesederhanaan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Kebebasan yang diberikanseharusnya melarang manusia melakukan perbuatan tidak bersopan, beradab dan beretika.Kebebasan yang menolak Keesaan dan Keadilan sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.Tanggungjawab merupakan unsur kuasa mengekang dan mengawal kebebasan sewenang-wenangterhadap segala perbuatan dan perkara-perkara yang berlaku sekelilingnya.Dalam apa jua perkara termasuk hal pentadbiran atau pengurusan, sistem Islam amatpenting dan menjadi kunci penghayatan kepada sistem nilai dan etika kehidupan manusia. SistemIslam menegaskan nilai dan etika dalam pentadbiran dan pengurusan dan apa jua mesti membimbing tingkah laku manusia untuk mencapai kebahgiaan sosial dan keselamatan rohaniah.Begitu juga aspek pengurusan yang mempengaruhi kehidupan individu penjawat jawatan adalah tidak dapat lari daripada falsafah Islam dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya. Oleh itu, kunci penghayatan yang menyeluruh tentang ketulenan sistem pengurusan Islam terletak pada sistem nilai dan etikanya. Namun begitu, keunggulan etika dalam alam pemikiran Islam tidak menolak kemungkinan bahawa dalam kes-kes ekstrim tertentu, keadaan pengurusan mungkin mempengaruhi tingkah laku nilai dan etika manusia.





SISTEM PENTADBIRAN SEKTOR AWAM



   Pentadbiran atau pengurusan secara kolektif boleh dilihat sebagai satu proses yang melibatkan tanggungjawab-tanggungjawab umum dan meliputi empat perkara iaitu perancangan ke arah sesuatu visi dan peranan yang telah ditetapkan bagi sesuatu organisasi; penyelaraian penggembelengan serta gunapakai sumber organisasi secara lebih berkesan; pengawalan dan pemantauan bagi menghindar penyelewengan, pembaziran dan kesalahan dan segi pencapaian objektif organisasi; dan kepimpinan serta dorongan ke atas sumber manusia yang diamanahkan di bawah sesuatu pihak pengurusan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang.



   Hasil karya julungkali tentang pentadbiran sektor awam moden telah diterbitkan diAmerika Syarikat pada tahun 1926 yang ditulis oleh Leonard D. White berjudul Introduction tothe Study of Public Administration dan dikuti oleh hasil karya W.F. Willoughby berjudul Principles of Public Administration pada 1927. Namun sebelum itu terdapat gerakan pembaharuan perkhidmatan awam bermula pada tahun 1860-an dan kemuncak gerakan pembaharuan pada waktu itu terbit sebuah esei berjudul Public Administration daripada Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson pada tahun 1887. Bagaimanapun Woodrow Wilson sendiri mengakui bahawa sains pentadbiran bukan lahir di Amerika tetapi telah wujud di Eropah lama sebelum itu. Konsep-konsep pentadbiran yang dicipta di Eropah pada ketika itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak dan persetujuan rakyat sebaliknya berpaksikan kepada kehendak penguasa atau pemerintah feudal semata-mata. Terdapat beberapa ungkapan menarik mengenai pemikiran pentadbiran awam yang diucapkan oleh Woodrow Wilson seperti: "Public Administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular application of general law is an act of administration. " "It is harder for democracy to organize administration than for monarchy." "The field of administration is a field of business. It is removed from the hurry and strike of politics. "5



   Perkara yang jelas berlaku ialah perkembangan doktrin Perkhidmatan Awam dan amalannya mesti berkaitan dengan ikatan kebudayaan dan dengan itu ianya pasti terikat kukuh kepada nilai-nilai masyarakat umum, golongan berkepentingan dan birokrasi tertentu.6

Manakala mengikut Dwight Waldo dalam Classics of Public Administration' terdapat dua definisi tipikal pentadbiran awam iaitu pertama organisasi dan pengurusan manusia dan benda-benda bagi mencapai tujuan kerajaan; dan kedua sebagai satu seni dan sains pengurusan yang boleh dikaitkan kepada hal ehwal sebuah negeri atau 'negara. Namun walaupun terdapat banyak pandangan dan pendapat mengenai pentadbiran awam ianya tidak boleh lari daripada ruang lingkup cooperative human action. Oleh itu jelas pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab pentadbiran atau pengurusan memerlukan perancangan dan penelitian berterusan yang bijaksana. Proses memajukan pentadbiran pengurusan sektor awam adalah merupakan tanggungjawab semua anggota dalam sektor awam serta ahli-ahli pentadbiran Kerajaan. Peningkatan jawatan ke arah yang lebih tinggi menuntut pertambahan tanggungjawab yang lebih besar lagi untuk memajukan pengurusan sektor awam. Penekanan kepada pertambahan tanggungjawab ini menjadi lebih bermakna apabila is dikaitkan dengan gesaan supaya penjawat awam meningkatkan profesionalisme dan kemahiran mereka serta keperluan menambah ilmu pengetahuan. Profesionalisme mempunyai kaftan yang sangat rapat dengan dengan usaha kepimpinan organisasi sektor awam yang berkesan. Ciri-ciri seperti keupayaan menentukan arah tujuan yang hendak diikuti, keupayaan menyelesaikan masalah dengan cepat, sistematik dan tidak diragui serta keupayaan melaksanakan sesuatu tugasan dengan jayanya adalah merupakan sifat kepimpinan yang baik. Dalam konteks kepimpinan berkesan bagi menzahirkan visi yang jelas dan menentukan matlamat serta arah tuju yang betul maka letaknya kepentingan nilai dan etika8.



TAFSIRAN NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA



Terdapat banyak tafsiran-tafsiran menyentuh tentang nilai dan etika. Beberapa tafsiran oleh sarjana barat dan sarjana Islam adalah dinyatakan seperti berikut walaupun terdapat banyak lagi tafsiran-tafsiran lain yang berkaitannya. Ahli falsafah Greek tua, Aristotle, mentafsir etika sebagai persoalan mengenai perkaraperkara yang baik dan segi individu. Tafsiran nilai dan etika ini diperluaskan lagi dan diasingkan keduanya secara lebih tersusun oleh pakar sosiologi Amerika, Talcot Parsons seperti berikut:

`Values — in the pattern sense — we regards as the primary connecting elements

between the social and cultural systems. Norms, however, are primarily social.

They have regulatory significance for social processes and the relationships but

do not embody principles which are applicable beyond social organization.'

Dalam psikologi, terminologi nilai seringkali digunapakai bagi merujuk kepada 'a modality of selective orientation' (Williams, 1968; Pepper, 1958) yang berkait dengan individuallevel preferences, motives, needs, and attitudes9. Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak dapat lari daripada aspek-aspek nilai. Petikan berikut memperjelaskan tentang kedudukan unsur nilai dalam kehidupan masyarakat dan kerajaan:

"... In a society where people seek emancipation rather than security, support and legitimacy becomes increasingly instrumental, based on calculations of interest rather than feelings of belonging. Consequently, while government performance is measured against these new values, its actual output is largely based on goals than correspond to yesterday's values. ....7710

Tafsiran mengenai etika mengikut pandangan sarjana barat kebanyakan menghubungkaitkannya dengan akibat tindakan manusia itu. Seumpama beberapa tafsiran oleh Hillel dalam "The Ethics of The Fathers" yang dinyatakan seperti berikut:

"Reflection upon the principles articulated in the great ethical works of humankind is apt to make people more sensitive to the meaning and consequences of their actions."

"The right path that a person should choose is one that honours the persons who does it, but which also brings honour from humankind." " If I am not . for myself who will be for me, but, i f I am only for myself what am poi

Manuel G. Velasquez memberikan tafsiran etika sebagai the discipline that examinesone's moral standards or the moral standards of a society. It asks how these standards apply toour lives and whether these standards are reasonable or unreasonable — that is, whether they are supported by good reasons or poor ones. 12



   Seorang penulis Cina, Hans Kung yang menerima pendidikan barat menggunakan istilahetika bagi menunjukkan the basic moral attitude of an individual or a group sedangkan katanya lagi etika bermaksud theory of moral values, norms and attitudes dan seringkali sukar untuk membezakan antaranya dengan jelas sekali.Sarjana-sarjana Islam juga banyak memberikan tafsiran tentang nilai dan etika berdasarkan kepada sistem Islam itu sendiri. Ulama agung Imam Al Ghazali dalam kitab Mustawif memberikan tafsiran nilai dengan makna yang sangat padat iaitu satu keadaan jiwa rohani (a state of soul). Tafsiran ini amat mendalam maknanya dan memberikan kita satu kefahaman tentang hati nurani manusia itu sendiri. Tafsiran ini telah dikupas dan diolah dalam perkataan yang lebih jelas oleh Syed Othman Alhabshi seperti berikut: "A value is normally understood to be a thing towards which society has affective regard or even strong belief in its goodness or otherwise. If society has positive affection or strong belief that something is good or beneficial to society, then such a thing is considered to have positive value........... On the other hand if society abhors something because either it has no affection for it or does not believe that it is of any benefit to it, then that things is of no value or has negative value. "

Menurut Dr. Syed Othman Alhabshi, dalam sistem Islam, nilai sahaja tidak memberikan apa-apa makna kepada manusia tanpa dikaitkan dengan persediaan bagi menghadapi kehidupan yang lebih bermakna iaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Sistem nilai semata-mata tidak boleh bergantung hanya kepada norma-norma dan amalan masyarakat yang cenderung untuk berubah mengikut situasi tertentu dan kesesuaian masa mengikut standard dan penerimaan masyarakat ketika itu. Sifat agung nilai-nilai Islam adalah apa yang dilakukan berturutan dengan prinsip asas kewujudan dan matlamat utama dalam kehidupan manusia. Pandangan oleh Dr. Syed Othman Alhabshi ini selaras dengan pandangan Sachiko Murata dan William C. Chittick yang berbunyi:

" We may also wish to take into account the inner dimensions of a person. There

are basically two questions that we can ask, one having to do more with

knowledge, and the other having to do with intention and will. When we look at

an activity, we might be interested in what sort of understanding lies behind the

activity. ...................... Should we define it in terms of a person and the act, the

social or cultural context, the biological determinants, the historical moment?

... ...Knowledge of which of these, if any, will provide us with the

understanding of the actual situation? This then is a dimension of human

experienced having to do with knowledge, understanding, and world view. Islam

approaches these issues from the vantage point of faith, for reasons that will

become clear. "



Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dalam buku Penerapan Nilai dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia memberikan tafsiran nilai sebagai: "A value is a relatively permanent framework which shapes and influence the general nature of an individual's behaviour."Manakala takrifan etika mengikut Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dalam buku The Changing Civil Service — Malaysia's Competitive Edge — disebutkan sebagai:"A systematic attempt through the use of reason to make sense of our individualand social moral experience in such a way as to determine the rules which ought

to govern human conduct." Buku Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memberi definisi nilai sebagaikepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Manakala etika pula bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Secara ringkas dinyatakan nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat yakni agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat. Budaya kerja sesebuah organisasi adalah dirujuk kepada jumlah bilangan nilai-nilai dan kepercayaan yang juga termasuk perilaku manusia di dalam organisasi tersebut. Sebenarnya apabila sikap, perasaan dan perilaku manusia dalam organisasi adalah terlalu natural kepada mereka sehinggakan individu dalam organisasi mungkin tidak sedar yang mereka memperlihatkan imej atau corak perilaku dimana ianya akan membentuk budaya bagi organisasi tersebut. Satu budaya kerja cemerlang harus mengandungi nilai-nilai murni dan unggul sebagai asasnya. Kajian oleh pakar-pakar pengurusan dan dan contoh-contoh yang diperolehi daripada syarikat-syarikat swasta telah membuktikan bahawa beberapa syarikat-syarikat yang cemerlang dan berjaya mempunyai dan mengamalkan nilai-nilai bersama yang dijadikan budaya kerja syarikat. Dengan mengamalkan nilai-nilai dan budaya kerja cemerlang, syarikat-syarika berkenaan menjadi kuat dan teguh, sebaliknya organisasi-organisasi yang tidak mempunyai nilainilai murni yang unggul yang dikongsi bersama sebagai satu budaya kerja tidak akan berjaya walaupun is memiliki asas yang kuat dalam bidang-bidang Suatu asas pasti yang perlu bagi budaya kerja cemerlang sama ada bagi sektor awam atau swasta ialah memiliki amalan etika professional yang baik. Dalam Islam, kerja adalah termasuk dalam jenis ibadat umum. Ibadat umum ini mempunyai maslahat umum yang unggul dan tinggi, mengatasi maslahat peribadi yang sempit dan terhad. Dengan itu, seseorang Islam bekerja kerana menyahut tuntutan agama dan meningkatkan pencapaian tugasnya untuk kepentingan din dan masyarakatnya. Ia bekerja kerana ditugaskan Allah S.W.T. dan menunaikannya adalah menunaikan tugas suci. Oleh itu, pekerja haruslah mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja yang tertentu. Pekerja khususnya dalam Perkhidmatan Awam harus mempunyai sikap dan penilaian positif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Pekerja harus menentukan objektif kerjanya antara mencapai hasil kebendaan dalam bentuk rezeki untuk dirinya sendiri dan orangorang di bawah pimpinannya dan habuan tertentu untuk masyarakatnya. Pekerja dalam sektor awam amat perlu mengimbangi antara kepentingan peribadinya dan kepentingan orang lain di dalam masyarakatnya serta tidak harus terhad kepada kelompokkelompok tertentu sahaja. Dapat dilihat bahawa ciri-ciri bekerja dan segi konsep, sistem, nilai, etika dan cara bekerja yang produktif dengan sikap, komitmen dan niat bekerja itu sendiri adalah dirumus dan dijadikan formula konkrit orang-orang Islam sendiri berdasarkan tugas bekerja adalah tugas ketuhanan dan sistem nilai kerja adalah berasaskan sistem nilai moral kerohanian

Islam."



KEPERLUAN NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN AWAM

   Kritikan paling tajam terhadap kegagalan pengurusan Barat daripada aspek nilai pernah dikemukakan oleh James L. Gibsons dalam membuat rumusan terhadap pendapat Anthony Downs yang mengatakan pentadbir atau pengurus organisasi adalah diragui, tidak boleh dipercayai, hasad dengki, tidak beramanah, berfikiran sempit, tidak mengambil peduli, tidak matang, tidak dapat bertolak ansur dalam perbezaan pendapat, tidak boleh berkomunikasi dengan mendalam dengan rakan-rakan dan tidak berpandangan jauh. Secara ringkas dikatakan pentadbir dan pengurus pada waktu itu adalah manusia yang kewibawaan dan moral mereka dipersoalkan secara serius."



   Mengikut Ahmad Atory Hussain, punca segala kekacauan dan kekeliruan yang dibangkitkan oleh para sarjana Barat adalah disebabkan "the sansate culture" (budaya hawa nafsu) iaitu budaya berdasarkan kepada matlamat utama dimana kebenaran sebenar dan nilai adalah sensory dan Tanya adalah melebihi jangkauan reality dan nilai yang boleh dilihat, didengar, dibaui, disentuh dan dirasai dimana tidak ada yang lebih daripada itu. Inilah prinsip asas teori dan praktik pengurusan Barat dan banyak diikuti oleh lain-lain negara. Kebudayaan hawa nafsu menganjurkan sikap yang sangat tidak beretika. Matlamat dan cara tidak lagi penting kerana self-actualization yang bermakna pemuasan hawa nafsu semata-mata adalah lebih penting.



    Budaya hawa nafsu banyak menimbulkan masalah dan tidak memberikan makna kehidupan manusia sebenar. Apatah lagi sekiranya dikaitkan dengan erti dan konsep-konsep pembangunan, modenisasi dan kemajuan yang diingini oleh masyarakat Malaysia. Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab secara langsung dengan hal ehwal pembangunan, modenisasi dan kemajuan perlu kepada satu pendekatan sebagai panduan arah tuju dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Perkhidmatan Awam berperanan sebagai 'stewardship' negara bagi mempertahankan kepentingan awam dan keadilan rakyat terbanyak. Justeru itu, segala bentuk pemikiran, tindakan dan perilaku anggota Perkhidmatan Awam perlu berasaskan kepada nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam. Buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memperjelaskan tentang perlunya kefahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam kerana:



(a) Sebagai penentu arah dan pemberi makna kepada pemikiran, tindakan dantingkahlaku anggota Perkhidmatan Awam bagi memenuhi tanggungjawab danamanah mereka sebagai pekerja negara.



(b) Sebagai pemberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam sebagai institusi utama membuat keputusan kepada pembangunan tamadun masyarakat.



(c) Sebagai standard mutlak bagi mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmatdengan ikhlas dan berkesan.Ahmad Atory Hussain dalam Reformasi Pentadbiran Di Malaysia banyak membicarakan tentang usaha-usaha pembaharuan Pentadbiran Awam yang menekankan kepada perubahan nilai yang mana sebelum ini hanya menekankan kepada soal-soal meningkatkan kemahiran sahaja. Mengikut Ahmad Atory Hussain, mana-mana teori atau definisi pembangunan pentadbiran melihat pembaharuan pentadbiran adalah perlu bagi sesebuah negara tanpa mengambil kira hala tuju perubahan, masa dan kecepatan kerana perubahan penting dalam pelaksanaan rancanganrancangan pembangunan dan dasar-dasar bare bagi sesebuah negara. Pembaharuan pentadbiran ini termasuklah yang menekankan aspek nilai dalam pentadbiran. Petikan Ahmad Atory Hussain memperjelaskan keperluan kepentingan nilai untuk melakukan perubahan terhadap pentadbiran adalah seperti berikut:

"Dikatakan nilai merupakan sesuatu yang lebih asas, di mana melepasi keduadua konsep (nilai dan sikap) tadi. Nilai juga dianggap sebagai suatu yang meresap atau mendalam atau terselindung dan sebagai suatu set sikap-sikap yang terselindung atau underlying. Satu kepercayaan yang meresap atau mendalam bagi inisiatif seseorang individu itu adalah merupakan satu nilai. Nilai berkembang atau berubah lebih perlahan daripada sikap, tetapi prinsip yang sama berpegang kepada kedua-dua konsep ini. Menurut Leavitt (iaitu Harold J. Leavitt, Managerial Psychology: An Introduction to Individuals, Pairs and Groups in Organizations. 1978) satu cara untuk mengubah kelakuan, mula-mula sekali ialah dengan mengubah sikap-sikap dan nilai."Dalam buku Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) Ke Arah Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang terbitan Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri bertarikh 15 Ogos 1989, diperjelaskan tentang program-program dan projek-projek yang telah dihasilkan oleh PANEL yang dianggap sebaga satu kemestian untuk membawa Perkhidmatan Awam ke tahap kecemerlangan. Melalui program eningkatkan penghayatan dan amalan budaya kerja yang positif dalam Perkhidmatan Awam sebanyak tiga nilai asas telah diperkenalkan pada masa itu iaitu nilai integriti, nilai prestasi kerja yang berkualiti dan nilai kemanusiaan.Sebagaimana diperkatakan oleh Dr. Haji Malek Shah Haji Mohd Yusoff dalam artikel Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan Nilai (Value-Based Management) Dalam Perkhidmatan Awam iaitu implikasi amalan nilai-nilai murni terhadap keberkesanan perjalann sesebuah organisasi dalam perkhidmatan dapat dikaitkan dengan kecekapan dan meninggikan mutu perkhidmatannya.23 Jelas bahawa keperluan nilai, etika dan budaya kerja cemerlang sangat dikehendaki dalam pentadbiran awam.



NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA PENGURUSAN SEKTOR AWAM MALAYSIA.

Sistem pengurusan sektor awam di Malaysia mula mengutarakan bicara nilai dan etika dengan lebih jelas, serius dan nyata bermula ketika lahirnya Teras Perkhidmatan Awam (1 Januari 1979); Etika Perkhidmatan Awam dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang (13 Disember 1980); Bersih, Cekap dan Amanah (April 1982); Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan (1982); Kepimpinan Melalui Teladan (19 Mac 1983) hingga kepada Gerakan Budaya Cemerlang dan Gerakan Kualiti. Namun begitu, gerakan mengambil unsur-unsur nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia telah wujud lebih awal sebelum itu iaitu sejak awal 1960-an lagi tetapi tidaklah sehebat selepas tahun 1979. Kesemua bicara nilai, etika dan budaya kerja dalam Perkhidmatan Awam berjaya dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam dua belas peringatan Ketua Setiausaha Negara pada 1992 iaitu Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dan dikenali sebagai Tonggak Dua Belas24. Asas kepada Tonggak Dua Belas adalah seperti berikut:

(i) Menghargai masa (The value of time);

(ii) Ketekunan membawa kejayaan (The success of perseverance);

(iii) Keseronokan bekerja (The pleasure of working);

(iv) Kemuliaan kesederhanaan (The dignity of simplicity);

(v) Ketinggian peribadi (The worth of character);

(vi) Kekuatan sifat baik hati (The power of kindness);

(vii) Pengaruh teladan (The influences of examples);

(viii) Kewajipan menjalankan tugas (The obligation of duty);

(ix) Kebijaksanaan berhemat (The wisdom of economy);

(x) Keutamaan kesabaran (The virtue of patience);

(xi) Peningkatan bakat (The improvement of talent);

(xii) Nikmat mencipta (The joy of originating)

Kefahaman terhadap nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam sangat penting kerana is menentukan arah dan memberi makna kepada pemikiran, tindakan dan perilaku anggota sektor awam dalam memenuhi tanggungjawab; memberi penyatuan dan penyelarasan antara anggota Perkhidmatan Awam kepada pembangunan tamadun masyarakat; dan merupakan standard mutlak mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan seperti dijelaskan dalam buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Satu pendekatan yang sangat prihatin terhadap persoalan nilai, etika dan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan sektor awam di Malaysia telah berjaya memberi kefahaman yang jelas dan kepentingannya kepada semua penjawat awam.



NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Usaha untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi negara seperti perpaduan negara, pembentukan negara maju, pembentukan budaya bersama, pembentukan keluarga penyayang, kerjasama antara kaum, pengurusan sektor awam cemerlang boleh dicapai melalui sistem nilai dan etika kerja yang baik. Islam mengakui kepelbagaian kaum dan hikmahnya ialah supaya semua orang saling mengenali dan mengambil manfaat dan kepelbagaian ini. Islam menyeru supaya umatnya menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari melakukan kejahatan. Usaha-usaha mempertingkatkan kefahaman tentang nilai-nilai kesejahteraan, budaya kerja cemerlang, kualiti dan sebagainya adalah merupakan usaha semua orang. Ianya lebih penting lagi bagi pengurusan sektor awam yang memegang amanah awam dan diberikan kepercayaaan serta tanggungjawab dalam merealisasikan matlamat negara demi kesejahteraaan rakyat terbanyak.

Penerapan nilai-nilai murni, etika dan budaya kerja cemerlang berlandaskan kepada kepercayaan agama adalah amat penting. Penerapan nilai dan etika yang murni seringkali menghadapi cabaran termasuklah cabaran dan dalam din sendiri yang sentiasa inginmengoptimakan matlamat kehidupan dunia yang mewah. Justeru itu, cabaran-cabaran ini harus diatasi dan melalui penerapan nilai-nilai baik, etika dan budaya kerja cemerlang dapat membina insan mulia yang boleh diamanahkan menerajui pengurusan awam tanpa mengira peringkat, tahap dan perkhidmatan. Dan perspektif Islam, secara umumnya, sesuatu yang baik itu adalah selari dengan fitrah manusia. Islam percaya bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan ia suka kepada segala yang baik dan ia benci pada segala yang buruk. Islam percaya bahawa dalam dinsetiap manusia itu potensi untuk ia menjadi baik adalah lebih banyak dan potensinya untukcmenjadi jahat. Oleh itu, usaha perlu diambil untuk menghindar atau membanteras segala faktorfaktor, pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur yang boleh melemahkan keupayaan dan kekuatan manusia untuk ingin kepada yang baik Sistem nilai Islam yang tercetus daripada pandangan worldview didasari oleh tiga prinsip asas iaitu Keesaan (Tauhid — unity), Kepimpinan (Khilafah — vicegerency) dan Keadilan (A1-`adl — justice). Pandangan worldview ini memberikan satu paradigma penting mentadbir sistem kepercayaan Islam, perilaku dan sifat perangai dalam semua tindakan. Seseorang individu Islam tidak boleh menyerahkan segalanya hanya kepada iman semata-mata kerana mereka hams berperilaku sebagai hamba yang soleh dan perilaku yang salah adalah tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan pembetulan dan langkah memperbaikinya. Sistem kepercayaan bukan hanya dipengaruhi oleh perilaku semata-mata tetapi juga sifat perangai individu itu. Sifat perangai adalah satu keadaan jiwa rohani (state of soul) yang menghasilkan tindakan fizikal yang serta merta dan konsisten. Apabila keadaan jiwa rohani menghasilkan sesuatu tindakan yang mulia akhlaknya maka ia dikatakan satu sifat perangai yang baik. Sebaliknya, bila keadaan jiwa rohani berterusan dan serta merta menghasilkan tindakan yang jahat dikatakan sifat perangai itu adalah jahat atau buruk. Keadaan jiwa rohani yang tidak menghasilkan tindakan fizikal yang konsisten dan serta merta tidak boleh dianggap sebagai satu sifat perangai. Ianya hanya satu perilaku sementara sahaj Terdapat banyak nilai-nilai Islam yang universal dan sesuai untuk semua situasi dan masyarakat. Namun untuk artikel ini dipilih beberapa nilai Islam yang difikirkan sangat berkaitan dengan pengurusan organisasi, diantaranya ialah



(i) Setiap tindakan hares diiringi dengan that

Tidak ada tindakan yang boleh dilaksanakan tanpa that yang jelas. Dalam terminologi

pengurusan that adalah objektif. Setiap organisasi hares mempunyai kenyataan misi

atau objektif organisasi supaya arah tuju, sasaran atau sesuatu bentuk pengukuran

prestasi organisasi tersebut. Ini merupakan prinsip dasar dalam Islam.

(ii) Ketelitian dan Berpengetahuan dalam semua usaha (itqan)

Yang pastinya Islam amat menggalakkan umatnya mencari ilmu dan lebih penting

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang hendak dilakukannya.

Pengetahuan yang dimaksudkan ialah meliputi segalanya bukan setakat apakah

perkara atau benda itu, juga meliputi kemahiran melaksanakan tugas serta ketelitian

dalam pengendaliannya. Ketelitian juga membawa maksud kepada ketekunan,

kehendak dan komitmen melaksanakannya. Hanya melalui cara ini sahaja seseorang

dapat mencapai kejayaan.

(iii) Kecekapan dan Kekesanan (ihsan)

Ihsan membawa maksud melakukan lebih daripada keperluan minima dan juga

bermaksud kecekapan dan kekesanan. Dalam ertikata yang lain ianya merujuk

kepada peningkatan produktiviti atau dorongan ke arah kecemerlangan.

(iv) Keikhlasan

Merupakan kunci kepada segala usaha yang dilakukan dan memberikan kemampuan

yang terbaik. Keikhlasan adalah satu nilai mutlak dan tidak ada sukatan lain baginya.

Ini bermakna tidak ada nilai bagi yang kurang ikhlas kerana sebarang kekurangan

menunjukkan ada unsur-unsur lain dalam that yang boleh membantutkan kualiti

prestasi.

(v) Kehendak kepada Kecemerlangan

Unsur paling penting bagi prestasi cemerlang ialah adanya kehendak dalam diri

individu. Kecemerlangan bukan dicapai melalui carta organisasi yang menarik,

kedudukan yang ampuh atau imbuhan yang istimewa semata-mata. Mungkin ianya

perlu sebagai satu pra-syarat tetapi tidak mencukupi. Yang penting ialah kehendak

individu kearah kecemerlangan. Islam bukan sekadar menerima kecemerlangan

sebagai satu keutamaan tetapi juga menggalakkan gerakan ke arah kecemerlangan

dalam semua perkara yang dilakukan.

(vi) Penilaian diri yang berterusan

Islam amat menggalakkan penilaian diri berterusan bagi tujuan penambahbaikan diri

pada sepanjang masa. Amalan ini selaras dengan prinsip usaha penambahbaikan

berterusan seperti mana prinsip Kaizen dalam pengurusan Jepun.

(vii) Fikiran sentiasa Mengingati kepada Yang Maha Kuasa

Islam berterusan memperingatkan pengikutnya sentiasa mengingati Yang Maha

Kuasa, Allah S.W.T. Allah mengarahkan umatnya melakukan kebaikan (maaruf) dan

menjauhi yang buruk (munkar). Apa yang baik bagi orang Islam termasuldah nilai-



NOTA AKHIR



Syed Nawab Haider Naqvi. "Kata Pengantar" oleh Menteri Pendidikan Malaysia dalam Etika

Dan Ekonomi. Satu Sintesis Islam. Diperjelaskan bahawa aliran falsafah positivisme yang

mendokong sepenuhnya konsep objektiviti dalam pelbagai disiplin ilmu telah menolak unsurunsur nilai yang dianggap sebagai membantutkan perkembangan ilmu. Ilmu sains berlumba mengenepikan faktor bukan objelctif dan menjadi pendekatan utama kepada ilmu-ilmu sains sosial. Ilmu ekonomi, " the queen of the social sciences" mempunyai kedudukan istimewa dan kecederungannya untuk tidak melibatkan persoalan moral berhasil menjadikannya satu dogma. Sains tidak boleh wujud dan berkembang tanpa konsep Tacit Dimension kerana ilmu sains itu sendiri terikat dengan diri ahli sains berkenaan yang tidak boleh lari daripada kehidupan masyarakat yang mempunyai sistem nilai dan persoalan moral yang merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Lihat Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah. Tradisi Falsafah Ilmu. Penghantar Sejarah dan Falsafah Sains. ms. Diterangkan dengan jelas sekali tentang munculnya bidang sejarah dan falsafah sains sebagai satu disiplin baru yang khusus dan tersendiri. Dinyatakan bahawa Thomas S Kuhn adalah penulis yang memperkenalkan dan mempopularkan istilah paradigma yang merupakan satu konsep berkait rapat dengan teori perkembangan sains yang berkembang secara revolusioner. Dengan konsep paradigm shift Thomas S. Kuhn menolak pandangan konvensional yang menekankan bahawa perkembangan atau perubahan-perubahan besar dalam sejarah sains adalah kerana upaya empirikal membuktikan kesalahan suatu teori atau sistem. Manakala Paul Feyerabend adalah penulis yang banyak memihak kepada Thomas S. Kuhn. Dikatakan Paul Feyerabend menggunakan prinsip anarkistik epistemologikal yang menekankan peranan positif ahli-ahli sains yang menolak metod-metod yang disarankan oleh ahli-ahli falsafah sains. Menurut Paul Feyerabend pada masa kini ilmu sains menduduki posisi sebagai kuasa mutlak, dimana seseorang itu mahu atau tidak mahu hams mempelajari sains. Ini telah menjadikan sains tidak lagi berfungsi membebaskan manusia, sebaliknya memperbudakkan manusia. Oleh itu Paul Feyerabend berpandangan bahawa sains bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan yang paling unggul dan is menolak sikap autoritarian dalam apa bentuk sekalipun Aidit Haji Ghazali. "Pengurusan Berteraskan Islam" dalam Islam, Budaya Kerja DanPembangunan Masyarakat — Satu Kefahaman. ms 167. Falsafah Islam yang utama dalampengurusan ialah Tauhid. Penghayatan Tauhid akan membawa kepada pendekatan pengurusanyang berstatus ibadat dan wujudnya keseimbangan dan segi gelagat manusia dan kehendak Illahi,antara urusan duniawi dan ukhrawi dan kepentingan peribadi dan kemaslahatan umum. Rujukankepada Pengurusan di Malaysia Dari Perspektif Islam oleh Azam Che Umar juga memberikanpandangan yang sama iaitu keperluan pengurusan berasaskan Tawhid Uluhiyyah dan TawhidRububiyyah. Dimana dikatakan bahawa sifat dan kelakuan penguins Islam ialah Ubudiyah,Mas'uliah, Itqan, Qanaah dan Murunah.

5 Lihat Ahmad Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam Bab 2 :

Satu Kajian Tentang Pentadbiran Oleh Woodrow Wilson, ms. 10-18, Ahmad Atory telah

membicarakan tentang pemikiran Woodrow Wilson betapa perlunya kesinambungan pemikiran

disiplin pentadbiran awam. Banyak lagi ungkapan yang dipetik oleh Ahmad Atory daripada

ucapan Woodrow Wilson tentang pentadbiran awam termasuk juga kaedah mengembangkan

pentadbiran serta keperluan membezakan pentadbiran dengan persoalan politik.

Dalam Bab 1. Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory memperjelaskan

tentang pengertian Perkhidmatan Awam, pengkajiannya serta perkembangan sektor Perkhidmatan Awam. Perkara pokok yang dijelaskan oleh Ahmad Atory ialah pentadbiran awam dianggap sebagai salah satu proses politik utama dan keperluan pentadbiran awam untuk memilih nilai-nilai yang lebih baik dan perlu ditekankan untuk anggota Perkhidmatan Awam bagi menghasilkan perkhidmatan yang efektif dan tidak dipersoalkan kewibawaannya.

Ibid. Dalam Bab 1. Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory mengambil petikan daripada Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde, Classic of Public Administration. 1978

Ahmad Sarji Bin Abdul Ilamid. Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran Awam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahun 1992. ms. 8. Kupasan lebih terperinci mengenai aspek profesionalisme pegawai awam dapat dilihat dalam Kemajuan Pentadbiran Awam di Malaysia, 1992 Jan W. Van Deth & Elinor Scarbrough. Beliefs in Government Volume Four. The Impact of Values. Dalam Bab The Concept of Values, ms. 22 — 28, Jan W. Van Deth memperjelaskan tentang konsep nilai sejak daripada era Revolusi Perusahaan hingga ke era Peperangan Dunia KeDua di Eropah dimana nilai pada masa itu tidak diberikan penekanan sewajarnya dalam proses pentadbiran kerajaan walaupun terminologi nilai itu telah ada. Banyak tafsiran tentang nilai diberikan dalam Bab Concept of Values ini. 10 Ibid. Dalam Bab Introduction: The Impacts of Values, Jan W. Van Deth menyentuh secara umum tentang kedudukan nilai dalam politik, agama, perniagaan. Namun Jan W. Van Deth banyak merujuk kepada apa yang berlaku di Eropah kerana sesuai dengan bukunya yang membuat kajian tentang impak nilai di negara-negara Eropah. Walaupun terdapat bab yang berkaitan dengan kedudukan dan impak nilai dan agama tetapi tiada yang menyentuh nilai Islam sebagai rujukan. Henry Kessinger. The Diplomacy. ms. 123. Henry Kessinger mengambil petikan daripada Hillel dalam The Ethics of the Fathers untuk membuat rujukan bagi menyatakan betapa pentingnya nilai dan etika dalam membuat keputusan khususnya dalam hal perhubungan diplomatik dan juga menjaga kepentingan negara. Mannuel G. Velaquez dalam Business Ethics. Concept and Cases banyak merujuk kepada konsep etika dalam perniagaan. Contoh-contoh perlanggaran etika dalam syarikat-syarikat korporat yang besar diambil sebagai kes atau panduan rujukan bukunya. Ia juga banyak sekali mengaitkan etika dengan isu moral.. A Global Ethics for Global Politics and Economics. mengatakan bahawa global ethic as a _foundation . for global society namun wujud konflik dan mustahil untuk mendapatkan global consensus dalam persoalan etika. Perkara ini dianggapnya sebagai satu cabaran dan ransangan kepada para pemimpin khususnya dalam politik dan pengurusan ekonomi.Beberapa contoh nilai positif yang diberikan ialah seperti kebersihan. nendidikan. pernurah, kebebasan dan lain-lain. Manakala contoh nilai negatif adalah seperti kedekut, kejam, jenayah, maki hamun, tamak, dan lain-lain. Kriteria digunakan oleh masyarakat mmbezakan nilai positif dan negatif adalah amat bergantung kepada normanormaatau keunggulan atau standard yang diterima oleh masyarakat berkenaan. Disebutkan bahawa agama dalam pandangan Islam ada tiga

dimensi iaitu Islam (submission), Iman (faith) dan Ihsan (doing what is beautiful). Religion is a right or correct way. The hadith of Gabriel suggests that in the Islamic understanding, religion embraces right ways of doing things, right ways of thinking and understanding, and right ways of forming the intentions that lie behind the activity. In this hadith, the Prophet gives each of the three right ways a name. Thus one could say that "submission" is religion as it pertains to acts, `faith" is religion as it pertains to thoughts, and "doing the beautiful" is religion as it pertains to intentions. These three dimensions of religion conlesce into a single reality known as Islam.. Ahmad Sarji menerangkan makna etika dan kaitannya dengan proses

tindakan, sebab musabab hasil daripada tindakan dan keperluan memiliki etika dalam Perkhidmatan Awam serta dilema berbangkit daripada pembuat keputusan apabila didapati wujudnya konflik pertanggungjawap. "Program Keempat : Program Meningkatkan Penghayatan Dan Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam". Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam. Ke Arah Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang.Dalam laporan program keempat ini dilaporkan bahawa kejayaan beberapa syarikat swasta seperti Hewlett Packard, Matsushita Electric Company dan IBM adalah kerana memiliki budaya kerja cemerlang berasaskan kepada pemilikan nilai-nilai bersama yang dikongsi antara pekerja-pekerja dan juga dengan pihak pengurusan syarikat. Diantara nilai-nilai bersama yang menjadi budaya kerja syarikat ini ialah the individual must be respected; the customer must be given the best possible service; excellent and superior performance must be pursued; national service through industry; fairness; harmony and co-operatian; and struggle for betterment. Panel pada 1987 telah mengenalpasti terdapat tiga nilai asas untuk mewujudkan Perkhidmatan Awam cemerlang iaitu integriti; prestasi kerja yang berkualiti; dan kemanusiaan. Model yang diambil dan digunapakai pada ketika itu adalah berdasarkan McKinsey 7-s Framework yang diperkenalkan oleh Robert Waterman. Jr., Thomas J. Peters dan Julien R. Ulasan lebih mendalam tafsiran budaya kerja Islam dengan kaitannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah S.W.T. serta salah tanggapan sesetengah orang Islam dalam melaksanakan kerja secara spontan atau sebagai routine harian tanpa melibatkan perancangan, etika, kualiti dan sebagainya dapat dilihat dalam artikel "Budaya Kerja" oleh Ismail Haji Ibrahim dalam Islam Ismail Haji Ibrahim, individu Islam hams mempunyai kesedaran dan conscience hidup beramanah dan bertanggungjawab secara jujur serta peka kepada kesejahteraan masyarakat dan negara umumnya.. Menjelaskan rasional nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam serta kaitannya dengan empat peranan utama pentadbir Perkhidmatan Awam iaitu sebagai satu sistem sosial yang bertanggungjawab memimpin negara; sebagai pemberi perkhidmatan kepada Raja, Kerajaan dan masyarakat dengan penuh kesetiaan; sebagai satu tanggungjawab membentuk masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi terbuka; dan sebagai penjalan hak-hak  dan kuasa-kuasa untuk berlaku adil kepada rakyat yang menerima khidmatnya. Ahmad Atory Hussain mengupas tentang usaha-usaha pembaharuan pentad biran dengan mengaitkannya dengan nilai dan sikap. Pendekatan kelakuan dalam ilmu psikologi telah diambil sebagai asas perbincangan. Dikatakan alat berkesan untuk perubahan organisasi ialah kumpulan sensitiviti atau pembangunan. Perbandingan juga dibuat dengan model-model lain seperti Manipulative Strategy oleh Kurt Lewin (1959) dan Change in Value Strategy oleh Chris Argyris (1959). Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam Ke Arah Mewujudkan

Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang. Lihat Program Keempat: Program Meningkatkan

Penghayatan dan Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam.Hasil idea yang dipertengahkan dalam buku laporan dan dijadikan panduan adalah berasaskan kepada Mckinsey 7-s Framework daripada idea sarjana Barat.Lihat Dr. Haji Malek Shah bin Haji Mohd Yusoff, "Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan Nilai Dalam Perkhidmatan Awam" dalam Pengurusan Awam Penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Keperluan amalan nilai-nilai murni dinyatakan sebagai amat penting untuk memastikan supaya penjawat jawatan dalam Perkhidmatan Awam dapat mengelak daripada nilai-nilai buruk yang mengancam keberkesanan perlaksanaan amanah dan tanggungj awab.

Lihat Bab I — Pendahuluan: Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran Awam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahun 1992 oleh Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid. ms. 12-19. Penjelasan tentang keperluan meningkatkan profesionalisme,

produktiviti dan kualiti, penekanan kepada aspek kepimpinan yang dinamik merangkumi juga

intelektualisme dan dinamisme kepimpinan dalam pengurusan. Penghasilan kepada asas falsafah onggak Dua Belas adalah berasaskan kepada kepercayaan dan keyakinan perlunya satu sistem nilai-nilai utama demi menghasilkan sistem pengurusan awam yang berkesan. Tonggak Dua Belas memperincikan ciri-ciri asas pembentukan peribadi penjawat awam tanpa mengira peringkat, kedudukan dan jenis perkhidmatan. Terdapat tiga tonggak utama yang menjadi teras iaitu ketinggian peribadi, pengaruh teladan dan peningkatan bakat. Kesemua aspek ini adalah bertujuan untuk menghasilkan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan awam.

. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Penjelasan tentang rasional kepentingan

nilai dan etika dengan mengaitkannya dengan pegangan iman sesebuah masyarakat. Warisan nilai sesebuah negara dilihat daripada nilai dan etika yang divar-uarkan oleh pemimpin negara. Nilai murni menjadi ukuran utama kemuliaan tingkahlaku dan jaminan keamanan dan kebahgiaan hidup dalam negara.

Aidit Ha• ji Ghazali dalam forum "Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai". Lihat Siti Fatimah Abdul Rahman (penyunting) Ke Arah Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai. Penghayatan kepada persoalan nilai adalah lebih penting kerana pengenalan kepada soal baik

buruk memang cukup difahami oleh masyarakat tetapi kerana tiadanya penghayatan maka perkara-perkara perlanggaran nilai masih lagi berlaku. Tiga strategi membina masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai murni ialah strategi membina (peranan pemupukan akhlak dan kerohanian oleh individu, kerajaan din masyarakat); strategi mencegah (kekuatan dan perlaksanaan undang-undang dan peraturan); dan strategi membetulkan (untuk individu yang



tidak takut kepada undang-undang dan masih melaksanakan kesalahan: bukan setakat melalui hukuman semata-mata tetapi usaha mendakwah serta kaunseling).

Dr. Syed Othman Alhabshi. Islamic Values: Its Universal Nature And Applicability dalam Islamic Values And Management. ms. 11-12. Islam adalah satu agama berasaskan prinsip Tawhid, Khilafah dan Al'-adl. Tiga prinsip asas membentuk world view Islam yang dimanifestasikan dalam semua bentuk amalan manusia dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu seorang muslim mesti patuh kepada tata kelakuan Islam dalam semua aktivitinya. Sifat yang dipertontonkan oleh nilai Islam menjadikan ianya tunjang kepada prinsip asas kewujudan manusia dan matlamat utama dalam kehidupan. Sifat nilai Islam inilah membentuk asas justifikasi nilai universal dan pemakaiannya dalam semua ruang lingkup kehidupan manusia. 28 Ibid. ms. 13-17. Bagaimanapun sedikit pindaan dibuat ke atas nilai no. (xiii), (xiv), (xv), (xvi)

dan (xvii) iaitu terjemahan excessive love of the world nilai no. (xiii) dinyatakan dalam perkataan sebaliknya iaitu tidak terlalu mencintai dunia; excessive love of wealth nilai no. (xiv) dinyatakan sebagai sebaliknya iaitu tidak terlalu mencintai kekayaan; miserliness nilai no. (xv) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai dermawan; excessive love of influence nilai no. (xvi) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai tidak terlalu mencintai pengaruh; dan pride nilai no. (xvii) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai merendah diri. Perubahan ini dibuat untuk menunjukkan kesemua nilai yang dinyatakan adalah nilai murni Islam tanpa mengubah maksud sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Syed Othman Alhabshi yang memberikan penjelasan bagi setiap nilai tersebut. 29 Lihat Ahmad Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam Bab8: Pengurusan, Pentadbiran dan Kepimpinan Menurut Prinsip Islam, Ahmad Atory telah

menyorot dan membuat penyesuaian tulisan Mohd Affandi Hassan (INTAN) dalam ISLAMIKA III (1985) yang telah membicarakan konsep al-falah dan al-fasad sebagai nilai akhir keperluan manusia. Kesedaran timbul tentang kebanyakan pentadbir dan pengurus merupakan produk daripada corak pengurusan barat yang semata-mata melihat matlamat dalam konteks perkembangan penghasilan kebendaan semata-mata. Ini adalah merupakan konflik kepada manusia beragama. Pengurusan organisasi yang gagal membezakan al-falah dengan al-fasad akan gagal kerana kuasa hawa nafsu pentadbir tidak akan dapat membuat penilaian diantara nilai-nilai baik untuk manfaat dan kesejahteraan rakyat. 30L • ihat Haji Johary Haji Alias, Menunaikan Kewajipan dan Tanggungjawab Nilai-nilai Islam 3. Dalam Bab 11: Kewajipan Dan Tanggungjawab Pemimpin, ms. 194-212, Haji Johary telah membicarakan tentang pengertian pemimpin yang meliputi semua peringkat bermula dari pemerintah, politik, pentadbiran dan hingga sebagai pemimpin keluarga. Keperluan pemimpin untuk memiliki nilai-nilai Islam adalah merupakan satu kewajipan. Haji Johary juga banyak membicarakan tentang kewajipan berilmu dan banyak rujukan dibuat kepada hadith-hadith Rasullah S.A.W. dan kisah-kisah teladan para sahabat. Pendapat Sayidina Umar al-Khattab r.a.

dalam mengkategorikan pemimpin kepada empat golongan juga dijelaskan.  Tonggak Dua Belas. Pendahuluan. ms. xiv-xvi. Dalam ruangan Pendahuluan,

disenaraikan dua belas peringatan bagi membantu mewujudkan nilai-nilai murni oleh Ketua etiausaha Negara pada waktu itu, senarai nilai-nilai utama untuk pentadbiran menurut pandangan YAB Perdana Menteri sebanyak tiga belas nilai, senarai nilai-nilai utama pentadbiran awam dan nilai-nilai Islam sebanyak sebelas nilai dan senarai nilai-nilai utama hasil resolusi



Shah dan Nor Shah Mohamed telah mencadangkan satu model Pengurusan Berasaskan Nilai

(PBN). Model ini yang menyentuh aspek-aspek nilai-nilai teras dan nilai-nilai kembangan boleh

dijadikan asas kepada pelaksanaan PBN. Teras kepada model ini adalah pengaruh program.

Namun mengikut Dr. Haji Malek Shah dan Nor Shah, model ini memerlukan strategi pemantauan

dari segi follow-up dan follow-through bagi memastikan penetapan nilai bermula daripada

peringkat menimbulkan kesedaran (kognitif) kepada pengukuhan penghayatan (afektif) dan

amalan (tingkah laku).

RUJUKAN

Ahmad Atory Hussain, (1990). Pentadbiran awam. asas pemikiran dan falsafah. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Atory Hussain, (1998). Reformasi pentadbiran di Malaysia. Siri Pengurusan Dan

Pentadbiran Utusan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Ahmad Sarji, (1993). The changing civilsService. Malaysia's competitive edge. Kuala Lumpur :

Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid, (1993). Penerapan nilai dan budaya kerja cemerlang dalam

pentadbiranaAwam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahum 1992. Kuala Lumpur

: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Aidit Haji Ghazali, (1993). Pengurusan berteraskan Islam. Islam, budaya kerja dan pembangunan

masyarakat — satu kefahaman. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia

(IKIM). Kumpulan rencana yang telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik

Mustapha Haji Nik Hassan (ed.) ms. 167-172.

Azman Che Umar, (2001). Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Deth, Jan W. Van& Scarbrough, Elinor, (1995). Beliefs in governement volume four. The impact

of values. New York, USA : Oxford University Press.

Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah, (2002). Tradisi falsafahiIlmu. Penghantar sejarah dan falsafah

sains. Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi.

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff, (2000). Gagasan kualiti menurut perspektif Islam.

Buletin P&Q. Kuala Lumpur : INTAN. Jilid 6 Bil. 1. 2000. ms. 7-12.

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Nor Shah Bin Mohamed, (2002). Gagasan

pembentukan pengurusan berasaskan nilai (Value-Based Management) dalam

perkhidmatan awam. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam

Malaysia. Kuala Lumpur : Jilid 1 Bil. 1. Januari 2002. ms. 1-18.

Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1 Januari 2003

Zainal bin Yang 67

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Liew Swee Liang, (2002). Model kompetensi

dan perkhidmatan awam Malaysia. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan

Perkhidmatan Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Jilid 1 Bil. 2. Julai 2002. ms. 1-14.

Haji Johari Haji Alias, (1992). Nilai-Nilai Islam 3. Menunaikan kewajipan dan tanggungjawab.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1991). Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

Kuala Lumpur : INTAN.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1992). Tonggak dua belas (The Twelve Pillars).

Kuala Lumpur : INTAN.

Ismail Haji Ibrahim, (1993). Budaya kerja. Islam, budaya kerja dan pembangunan masyarakat —

satu kefahaman. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Kumpulan

rencana yang telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik Mustapha Haji Nik Hassan

(ed). ms. 151-157.

Ismail Mohamed Taib, (2002). Anjakan Tadbiran Politik Pejabat. Menara. Penerbitan Jabatan

Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Kuala Lumpur : Bil. 70. September 2002.

ms. 6-8.

Kissenger, Henry, (1994). Diplomacy. New York, USA : Simon & Schuster.

Kung, Hans, (1998). A Global ethics for global politics and economics. Oxford, UK : Oxford

University Press.

Murata, Sachiko and Chittick, William C., (2000) (Reprinted). The vision of Islam. London : I.B.

Tauris Publishers.

Siti Fatimah Abdul Rahman (ed), (1993). Ke arah negara maju berdasarkan sistem nilai. Kuala

Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Suntingan Transkrip Forum Institut

Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, (1993) (Second Impression). Islam and secularism. Kuala

Lumpur : International Institute of Islamic Thought And Civilization (ISTAC).

Syed Nawab Haider Naqvi, (1990). Etika dan ekonomi. Satu sintesis Islam. Kuala Lumpur :

Berita Publishing Sdn. Bhd.

Syed Othman Alhabshi and Aidit Haji Ghazali (ed), (1994). Islamic values and management.

Kuala Lumpur : Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM).

Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri, (1989). Ke arah

memajukan perkhidmatan awam yang cemerlang. Laporan kemajuan memajukan

Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1

Januari 2003

NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN

SEKTOR AWAM DI MALAYSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM

(SATU IMBASAN KEMBALI TINJAUAN KARYA)

Zainal bin Yang

PENDAHULUAN





    Bukan mudah membicarakan persoalan nilai dan etika yang melibatkan pertimbangan moral dan kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang pesat sebagai penggerak kepada pertumbuhan dan alat mengukur kemajuan yang muncul di bawah naungan falsafah positivisme(melihat sejarah manusia sebagai gerak kemajuan sehala dari satu tahap ke satu tahap')khususnya pada permulaan abad moden menjadikan persoalan nilai dan etika semakin kurangdiberikan penekanan. Keadaan ini lebih menyayat hati apabila didapati bahawa nilai agamaadalah diletakkan di tahap paling rendah berbanding tahap sains atau dianggap sebagai tahappositif dari kacamata kemajuan manusia.Namun, falsafah positivisme mulai dicabar sejak pertengahan abad ini termasuk kritikandaripada ahli sains sendiri. Michael Polanyi dalam Personal Knowledge: Towards a Post-CriticalPhilosophy menyarankan konsep Tacit Dimension2. Tulisan-tulisan oleh Thomas S. Kuhn dalamThe Structure of Scientific Revolutions (1962) yang menyentuh penggantian paradigmaPtolemaean dengan paradigma Copernican dan tulisan Paul Feyerabend dalam Farewell toReason dan Against Method (1974) telah menjadikan aliran falsafah positivisme semakin sukardipertahankan dan persoalan nilai dan etika mula menjadi perhatian.Perspektif Islam tentang kehidupan adalah berteraskan kepastian, keharmonian sosial dandinanisme. Kesemua teras ini berlandaskan kepada falsafah Islam itu sendiri yang menyatukan beberapa aspek kehidupan manusia selaras dengan etika sejagat (universal) iatu Keesaan(Tauhid), Keadilan, Kebebasan dan Tanggungjawab yang menjadi sendi dalam sistem Islam.Keesaan suatu unsur penyatuan yang twat merupakan petunjuk mencari kebenaran yang datangdaripada Allah S.W.T. Keadilan suatu unsur nilai yang saling berkaitan mengajar falsafahkesederhanaan membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Kebebasan yang diberikanseharusnya melarang manusia melakukan perbuatan tidak bersopan, beradab dan beretika.Kebebasan yang menolak Keesaan dan Keadilan sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.Tanggungjawab merupakan unsur kuasa mengekang dan mengawal kebebasan sewenang-wenangterhadap segala perbuatan dan perkara-perkara yang berlaku sekelilingnya.Dalam apa jua perkara termasuk hal pentadbiran atau pengurusan, sistem Islam amatpenting dan menjadi kunci penghayatan kepada sistem nilai dan etika kehidupan manusia. SistemIslam menegaskan nilai dan etika dalam pentadbiran dan pengurusan dan apa jua mesti membimbing tingkah laku manusia untuk mencapai kebahgiaan sosial dan keselamatan rohaniah.Begitu juga aspek pengurusan yang mempengaruhi kehidupan individu penjawat jawatan adalah tidak dapat lari daripada falsafah Islam dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya. Oleh itu, kunci penghayatan yang menyeluruh tentang ketulenan sistem pengurusan Islam terletak pada sistem nilai dan etikanya. Namun begitu, keunggulan etika dalam alam pemikiran Islam tidak menolak kemungkinan bahawa dalam kes-kes ekstrim tertentu, keadaan pengurusan mungkin mempengaruhi tingkah laku nilai dan etika manusia.





SISTEM PENTADBIRAN SEKTOR AWAM



   Pentadbiran atau pengurusan secara kolektif boleh dilihat sebagai satu proses yang melibatkan tanggungjawab-tanggungjawab umum dan meliputi empat perkara iaitu perancangan ke arah sesuatu visi dan peranan yang telah ditetapkan bagi sesuatu organisasi; penyelaraian penggembelengan serta gunapakai sumber organisasi secara lebih berkesan; pengawalan dan pemantauan bagi menghindar penyelewengan, pembaziran dan kesalahan dan segi pencapaian objektif organisasi; dan kepimpinan serta dorongan ke atas sumber manusia yang diamanahkan di bawah sesuatu pihak pengurusan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang.



   Hasil karya julungkali tentang pentadbiran sektor awam moden telah diterbitkan diAmerika Syarikat pada tahun 1926 yang ditulis oleh Leonard D. White berjudul Introduction tothe Study of Public Administration dan dikuti oleh hasil karya W.F. Willoughby berjudul Principles of Public Administration pada 1927. Namun sebelum itu terdapat gerakan pembaharuan perkhidmatan awam bermula pada tahun 1860-an dan kemuncak gerakan pembaharuan pada waktu itu terbit sebuah esei berjudul Public Administration daripada Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson pada tahun 1887. Bagaimanapun Woodrow Wilson sendiri mengakui bahawa sains pentadbiran bukan lahir di Amerika tetapi telah wujud di Eropah lama sebelum itu. Konsep-konsep pentadbiran yang dicipta di Eropah pada ketika itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak dan persetujuan rakyat sebaliknya berpaksikan kepada kehendak penguasa atau pemerintah feudal semata-mata. Terdapat beberapa ungkapan menarik mengenai pemikiran pentadbiran awam yang diucapkan oleh Woodrow Wilson seperti: "Public Administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular application of general law is an act of administration. " "It is harder for democracy to organize administration than for monarchy." "The field of administration is a field of business. It is removed from the hurry and strike of politics. "5



   Perkara yang jelas berlaku ialah perkembangan doktrin Perkhidmatan Awam dan amalannya mesti berkaitan dengan ikatan kebudayaan dan dengan itu ianya pasti terikat kukuh kepada nilai-nilai masyarakat umum, golongan berkepentingan dan birokrasi tertentu.6

Manakala mengikut Dwight Waldo dalam Classics of Public Administration' terdapat dua definisi tipikal pentadbiran awam iaitu pertama organisasi dan pengurusan manusia dan benda-benda bagi mencapai tujuan kerajaan; dan kedua sebagai satu seni dan sains pengurusan yang boleh dikaitkan kepada hal ehwal sebuah negeri atau 'negara. Namun walaupun terdapat banyak pandangan dan pendapat mengenai pentadbiran awam ianya tidak boleh lari daripada ruang lingkup cooperative human action. Oleh itu jelas pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab pentadbiran atau pengurusan memerlukan perancangan dan penelitian berterusan yang bijaksana. Proses memajukan pentadbiran pengurusan sektor awam adalah merupakan tanggungjawab semua anggota dalam sektor awam serta ahli-ahli pentadbiran Kerajaan. Peningkatan jawatan ke arah yang lebih tinggi menuntut pertambahan tanggungjawab yang lebih besar lagi untuk memajukan pengurusan sektor awam. Penekanan kepada pertambahan tanggungjawab ini menjadi lebih bermakna apabila is dikaitkan dengan gesaan supaya penjawat awam meningkatkan profesionalisme dan kemahiran mereka serta keperluan menambah ilmu pengetahuan. Profesionalisme mempunyai kaftan yang sangat rapat dengan dengan usaha kepimpinan organisasi sektor awam yang berkesan. Ciri-ciri seperti keupayaan menentukan arah tujuan yang hendak diikuti, keupayaan menyelesaikan masalah dengan cepat, sistematik dan tidak diragui serta keupayaan melaksanakan sesuatu tugasan dengan jayanya adalah merupakan sifat kepimpinan yang baik. Dalam konteks kepimpinan berkesan bagi menzahirkan visi yang jelas dan menentukan matlamat serta arah tuju yang betul maka letaknya kepentingan nilai dan etika8.



TAFSIRAN NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA



Terdapat banyak tafsiran-tafsiran menyentuh tentang nilai dan etika. Beberapa tafsiran oleh sarjana barat dan sarjana Islam adalah dinyatakan seperti berikut walaupun terdapat banyak lagi tafsiran-tafsiran lain yang berkaitannya. Ahli falsafah Greek tua, Aristotle, mentafsir etika sebagai persoalan mengenai perkaraperkara yang baik dan segi individu. Tafsiran nilai dan etika ini diperluaskan lagi dan diasingkan keduanya secara lebih tersusun oleh pakar sosiologi Amerika, Talcot Parsons seperti berikut:

`Values — in the pattern sense — we regards as the primary connecting elements

between the social and cultural systems. Norms, however, are primarily social.

They have regulatory significance for social processes and the relationships but

do not embody principles which are applicable beyond social organization.'

Dalam psikologi, terminologi nilai seringkali digunapakai bagi merujuk kepada 'a modality of selective orientation' (Williams, 1968; Pepper, 1958) yang berkait dengan individuallevel preferences, motives, needs, and attitudes9. Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak dapat lari daripada aspek-aspek nilai. Petikan berikut memperjelaskan tentang kedudukan unsur nilai dalam kehidupan masyarakat dan kerajaan:

"... In a society where people seek emancipation rather than security, support and legitimacy becomes increasingly instrumental, based on calculations of interest rather than feelings of belonging. Consequently, while government performance is measured against these new values, its actual output is largely based on goals than correspond to yesterday's values. ....7710

Tafsiran mengenai etika mengikut pandangan sarjana barat kebanyakan menghubungkaitkannya dengan akibat tindakan manusia itu. Seumpama beberapa tafsiran oleh Hillel dalam "The Ethics of The Fathers" yang dinyatakan seperti berikut:

"Reflection upon the principles articulated in the great ethical works of humankind is apt to make people more sensitive to the meaning and consequences of their actions."

"The right path that a person should choose is one that honours the persons who does it, but which also brings honour from humankind." " If I am not . for myself who will be for me, but, i f I am only for myself what am poi

Manuel G. Velasquez memberikan tafsiran etika sebagai the discipline that examinesone's moral standards or the moral standards of a society. It asks how these standards apply toour lives and whether these standards are reasonable or unreasonable — that is, whether they are supported by good reasons or poor ones. 12



   Seorang penulis Cina, Hans Kung yang menerima pendidikan barat menggunakan istilahetika bagi menunjukkan the basic moral attitude of an individual or a group sedangkan katanya lagi etika bermaksud theory of moral values, norms and attitudes dan seringkali sukar untuk membezakan antaranya dengan jelas sekali.Sarjana-sarjana Islam juga banyak memberikan tafsiran tentang nilai dan etika berdasarkan kepada sistem Islam itu sendiri. Ulama agung Imam Al Ghazali dalam kitab Mustawif memberikan tafsiran nilai dengan makna yang sangat padat iaitu satu keadaan jiwa rohani (a state of soul). Tafsiran ini amat mendalam maknanya dan memberikan kita satu kefahaman tentang hati nurani manusia itu sendiri. Tafsiran ini telah dikupas dan diolah dalam perkataan yang lebih jelas oleh Syed Othman Alhabshi seperti berikut: "A value is normally understood to be a thing towards which society has affective regard or even strong belief in its goodness or otherwise. If society has positive affection or strong belief that something is good or beneficial to society, then such a thing is considered to have positive value........... On the other hand if society abhors something because either it has no affection for it or does not believe that it is of any benefit to it, then that things is of no value or has negative value. "

Menurut Dr. Syed Othman Alhabshi, dalam sistem Islam, nilai sahaja tidak memberikan apa-apa makna kepada manusia tanpa dikaitkan dengan persediaan bagi menghadapi kehidupan yang lebih bermakna iaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Sistem nilai semata-mata tidak boleh bergantung hanya kepada norma-norma dan amalan masyarakat yang cenderung untuk berubah mengikut situasi tertentu dan kesesuaian masa mengikut standard dan penerimaan masyarakat ketika itu. Sifat agung nilai-nilai Islam adalah apa yang dilakukan berturutan dengan prinsip asas kewujudan dan matlamat utama dalam kehidupan manusia. Pandangan oleh Dr. Syed Othman Alhabshi ini selaras dengan pandangan Sachiko Murata dan William C. Chittick yang berbunyi:

" We may also wish to take into account the inner dimensions of a person. There

are basically two questions that we can ask, one having to do more with

knowledge, and the other having to do with intention and will. When we look at

an activity, we might be interested in what sort of understanding lies behind the

activity. ...................... Should we define it in terms of a person and the act, the

social or cultural context, the biological determinants, the historical moment?

... ...Knowledge of which of these, if any, will provide us with the

understanding of the actual situation? This then is a dimension of human

experienced having to do with knowledge, understanding, and world view. Islam

approaches these issues from the vantage point of faith, for reasons that will

become clear. "



Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dalam buku Penerapan Nilai dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia memberikan tafsiran nilai sebagai: "A value is a relatively permanent framework which shapes and influence the general nature of an individual's behaviour."Manakala takrifan etika mengikut Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dalam buku The Changing Civil Service — Malaysia's Competitive Edge — disebutkan sebagai:"A systematic attempt through the use of reason to make sense of our individualand social moral experience in such a way as to determine the rules which ought

to govern human conduct." Buku Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memberi definisi nilai sebagaikepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Manakala etika pula bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Secara ringkas dinyatakan nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama masyarakat yakni agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat. Budaya kerja sesebuah organisasi adalah dirujuk kepada jumlah bilangan nilai-nilai dan kepercayaan yang juga termasuk perilaku manusia di dalam organisasi tersebut. Sebenarnya apabila sikap, perasaan dan perilaku manusia dalam organisasi adalah terlalu natural kepada mereka sehinggakan individu dalam organisasi mungkin tidak sedar yang mereka memperlihatkan imej atau corak perilaku dimana ianya akan membentuk budaya bagi organisasi tersebut. Satu budaya kerja cemerlang harus mengandungi nilai-nilai murni dan unggul sebagai asasnya. Kajian oleh pakar-pakar pengurusan dan dan contoh-contoh yang diperolehi daripada syarikat-syarikat swasta telah membuktikan bahawa beberapa syarikat-syarikat yang cemerlang dan berjaya mempunyai dan mengamalkan nilai-nilai bersama yang dijadikan budaya kerja syarikat. Dengan mengamalkan nilai-nilai dan budaya kerja cemerlang, syarikat-syarika berkenaan menjadi kuat dan teguh, sebaliknya organisasi-organisasi yang tidak mempunyai nilainilai murni yang unggul yang dikongsi bersama sebagai satu budaya kerja tidak akan berjaya walaupun is memiliki asas yang kuat dalam bidang-bidang Suatu asas pasti yang perlu bagi budaya kerja cemerlang sama ada bagi sektor awam atau swasta ialah memiliki amalan etika professional yang baik. Dalam Islam, kerja adalah termasuk dalam jenis ibadat umum. Ibadat umum ini mempunyai maslahat umum yang unggul dan tinggi, mengatasi maslahat peribadi yang sempit dan terhad. Dengan itu, seseorang Islam bekerja kerana menyahut tuntutan agama dan meningkatkan pencapaian tugasnya untuk kepentingan din dan masyarakatnya. Ia bekerja kerana ditugaskan Allah S.W.T. dan menunaikannya adalah menunaikan tugas suci. Oleh itu, pekerja haruslah mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja yang tertentu. Pekerja khususnya dalam Perkhidmatan Awam harus mempunyai sikap dan penilaian positif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Pekerja harus menentukan objektif kerjanya antara mencapai hasil kebendaan dalam bentuk rezeki untuk dirinya sendiri dan orangorang di bawah pimpinannya dan habuan tertentu untuk masyarakatnya. Pekerja dalam sektor awam amat perlu mengimbangi antara kepentingan peribadinya dan kepentingan orang lain di dalam masyarakatnya serta tidak harus terhad kepada kelompokkelompok tertentu sahaja. Dapat dilihat bahawa ciri-ciri bekerja dan segi konsep, sistem, nilai, etika dan cara bekerja yang produktif dengan sikap, komitmen dan niat bekerja itu sendiri adalah dirumus dan dijadikan formula konkrit orang-orang Islam sendiri berdasarkan tugas bekerja adalah tugas ketuhanan dan sistem nilai kerja adalah berasaskan sistem nilai moral kerohanian

Islam."



KEPERLUAN NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN AWAM

   Kritikan paling tajam terhadap kegagalan pengurusan Barat daripada aspek nilai pernah dikemukakan oleh James L. Gibsons dalam membuat rumusan terhadap pendapat Anthony Downs yang mengatakan pentadbir atau pengurus organisasi adalah diragui, tidak boleh dipercayai, hasad dengki, tidak beramanah, berfikiran sempit, tidak mengambil peduli, tidak matang, tidak dapat bertolak ansur dalam perbezaan pendapat, tidak boleh berkomunikasi dengan mendalam dengan rakan-rakan dan tidak berpandangan jauh. Secara ringkas dikatakan pentadbir dan pengurus pada waktu itu adalah manusia yang kewibawaan dan moral mereka dipersoalkan secara serius."



   Mengikut Ahmad Atory Hussain, punca segala kekacauan dan kekeliruan yang dibangkitkan oleh para sarjana Barat adalah disebabkan "the sansate culture" (budaya hawa nafsu) iaitu budaya berdasarkan kepada matlamat utama dimana kebenaran sebenar dan nilai adalah sensory dan Tanya adalah melebihi jangkauan reality dan nilai yang boleh dilihat, didengar, dibaui, disentuh dan dirasai dimana tidak ada yang lebih daripada itu. Inilah prinsip asas teori dan praktik pengurusan Barat dan banyak diikuti oleh lain-lain negara. Kebudayaan hawa nafsu menganjurkan sikap yang sangat tidak beretika. Matlamat dan cara tidak lagi penting kerana self-actualization yang bermakna pemuasan hawa nafsu semata-mata adalah lebih penting.



    Budaya hawa nafsu banyak menimbulkan masalah dan tidak memberikan makna kehidupan manusia sebenar. Apatah lagi sekiranya dikaitkan dengan erti dan konsep-konsep pembangunan, modenisasi dan kemajuan yang diingini oleh masyarakat Malaysia. Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab secara langsung dengan hal ehwal pembangunan, modenisasi dan kemajuan perlu kepada satu pendekatan sebagai panduan arah tuju dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Perkhidmatan Awam berperanan sebagai 'stewardship' negara bagi mempertahankan kepentingan awam dan keadilan rakyat terbanyak. Justeru itu, segala bentuk pemikiran, tindakan dan perilaku anggota Perkhidmatan Awam perlu berasaskan kepada nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam. Buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memperjelaskan tentang perlunya kefahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam kerana:



(a) Sebagai penentu arah dan pemberi makna kepada pemikiran, tindakan dantingkahlaku anggota Perkhidmatan Awam bagi memenuhi tanggungjawab danamanah mereka sebagai pekerja negara.



(b) Sebagai pemberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam sebagai institusi utama membuat keputusan kepada pembangunan tamadun masyarakat.



(c) Sebagai standard mutlak bagi mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmatdengan ikhlas dan berkesan.Ahmad Atory Hussain dalam Reformasi Pentadbiran Di Malaysia banyak membicarakan tentang usaha-usaha pembaharuan Pentadbiran Awam yang menekankan kepada perubahan nilai yang mana sebelum ini hanya menekankan kepada soal-soal meningkatkan kemahiran sahaja. Mengikut Ahmad Atory Hussain, mana-mana teori atau definisi pembangunan pentadbiran melihat pembaharuan pentadbiran adalah perlu bagi sesebuah negara tanpa mengambil kira hala tuju perubahan, masa dan kecepatan kerana perubahan penting dalam pelaksanaan rancanganrancangan pembangunan dan dasar-dasar bare bagi sesebuah negara. Pembaharuan pentadbiran ini termasuklah yang menekankan aspek nilai dalam pentadbiran. Petikan Ahmad Atory Hussain memperjelaskan keperluan kepentingan nilai untuk melakukan perubahan terhadap pentadbiran adalah seperti berikut:

"Dikatakan nilai merupakan sesuatu yang lebih asas, di mana melepasi keduadua konsep (nilai dan sikap) tadi. Nilai juga dianggap sebagai suatu yang meresap atau mendalam atau terselindung dan sebagai suatu set sikap-sikap yang terselindung atau underlying. Satu kepercayaan yang meresap atau mendalam bagi inisiatif seseorang individu itu adalah merupakan satu nilai. Nilai berkembang atau berubah lebih perlahan daripada sikap, tetapi prinsip yang sama berpegang kepada kedua-dua konsep ini. Menurut Leavitt (iaitu Harold J. Leavitt, Managerial Psychology: An Introduction to Individuals, Pairs and Groups in Organizations. 1978) satu cara untuk mengubah kelakuan, mula-mula sekali ialah dengan mengubah sikap-sikap dan nilai."Dalam buku Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam (PANEL) Ke Arah Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang terbitan Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri bertarikh 15 Ogos 1989, diperjelaskan tentang program-program dan projek-projek yang telah dihasilkan oleh PANEL yang dianggap sebaga satu kemestian untuk membawa Perkhidmatan Awam ke tahap kecemerlangan. Melalui program eningkatkan penghayatan dan amalan budaya kerja yang positif dalam Perkhidmatan Awam sebanyak tiga nilai asas telah diperkenalkan pada masa itu iaitu nilai integriti, nilai prestasi kerja yang berkualiti dan nilai kemanusiaan.Sebagaimana diperkatakan oleh Dr. Haji Malek Shah Haji Mohd Yusoff dalam artikel Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan Nilai (Value-Based Management) Dalam Perkhidmatan Awam iaitu implikasi amalan nilai-nilai murni terhadap keberkesanan perjalann sesebuah organisasi dalam perkhidmatan dapat dikaitkan dengan kecekapan dan meninggikan mutu perkhidmatannya.23 Jelas bahawa keperluan nilai, etika dan budaya kerja cemerlang sangat dikehendaki dalam pentadbiran awam.



NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA PENGURUSAN SEKTOR AWAM MALAYSIA.

Sistem pengurusan sektor awam di Malaysia mula mengutarakan bicara nilai dan etika dengan lebih jelas, serius dan nyata bermula ketika lahirnya Teras Perkhidmatan Awam (1 Januari 1979); Etika Perkhidmatan Awam dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang (13 Disember 1980); Bersih, Cekap dan Amanah (April 1982); Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan (1982); Kepimpinan Melalui Teladan (19 Mac 1983) hingga kepada Gerakan Budaya Cemerlang dan Gerakan Kualiti. Namun begitu, gerakan mengambil unsur-unsur nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia telah wujud lebih awal sebelum itu iaitu sejak awal 1960-an lagi tetapi tidaklah sehebat selepas tahun 1979. Kesemua bicara nilai, etika dan budaya kerja dalam Perkhidmatan Awam berjaya dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam dua belas peringatan Ketua Setiausaha Negara pada 1992 iaitu Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dan dikenali sebagai Tonggak Dua Belas24. Asas kepada Tonggak Dua Belas adalah seperti berikut:

(i) Menghargai masa (The value of time);

(ii) Ketekunan membawa kejayaan (The success of perseverance);

(iii) Keseronokan bekerja (The pleasure of working);

(iv) Kemuliaan kesederhanaan (The dignity of simplicity);

(v) Ketinggian peribadi (The worth of character);

(vi) Kekuatan sifat baik hati (The power of kindness);

(vii) Pengaruh teladan (The influences of examples);

(viii) Kewajipan menjalankan tugas (The obligation of duty);

(ix) Kebijaksanaan berhemat (The wisdom of economy);

(x) Keutamaan kesabaran (The virtue of patience);

(xi) Peningkatan bakat (The improvement of talent);

(xii) Nikmat mencipta (The joy of originating)

Kefahaman terhadap nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam sangat penting kerana is menentukan arah dan memberi makna kepada pemikiran, tindakan dan perilaku anggota sektor awam dalam memenuhi tanggungjawab; memberi penyatuan dan penyelarasan antara anggota Perkhidmatan Awam kepada pembangunan tamadun masyarakat; dan merupakan standard mutlak mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan seperti dijelaskan dalam buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Satu pendekatan yang sangat prihatin terhadap persoalan nilai, etika dan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan sektor awam di Malaysia telah berjaya memberi kefahaman yang jelas dan kepentingannya kepada semua penjawat awam.



NILAI, ETIKA DAN BUDAYA KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Usaha untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi negara seperti perpaduan negara, pembentukan negara maju, pembentukan budaya bersama, pembentukan keluarga penyayang, kerjasama antara kaum, pengurusan sektor awam cemerlang boleh dicapai melalui sistem nilai dan etika kerja yang baik. Islam mengakui kepelbagaian kaum dan hikmahnya ialah supaya semua orang saling mengenali dan mengambil manfaat dan kepelbagaian ini. Islam menyeru supaya umatnya menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari melakukan kejahatan. Usaha-usaha mempertingkatkan kefahaman tentang nilai-nilai kesejahteraan, budaya kerja cemerlang, kualiti dan sebagainya adalah merupakan usaha semua orang. Ianya lebih penting lagi bagi pengurusan sektor awam yang memegang amanah awam dan diberikan kepercayaaan serta tanggungjawab dalam merealisasikan matlamat negara demi kesejahteraaan rakyat terbanyak.

Penerapan nilai-nilai murni, etika dan budaya kerja cemerlang berlandaskan kepada kepercayaan agama adalah amat penting. Penerapan nilai dan etika yang murni seringkali menghadapi cabaran termasuklah cabaran dan dalam din sendiri yang sentiasa inginmengoptimakan matlamat kehidupan dunia yang mewah. Justeru itu, cabaran-cabaran ini harus diatasi dan melalui penerapan nilai-nilai baik, etika dan budaya kerja cemerlang dapat membina insan mulia yang boleh diamanahkan menerajui pengurusan awam tanpa mengira peringkat, tahap dan perkhidmatan. Dan perspektif Islam, secara umumnya, sesuatu yang baik itu adalah selari dengan fitrah manusia. Islam percaya bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan ia suka kepada segala yang baik dan ia benci pada segala yang buruk. Islam percaya bahawa dalam dinsetiap manusia itu potensi untuk ia menjadi baik adalah lebih banyak dan potensinya untukcmenjadi jahat. Oleh itu, usaha perlu diambil untuk menghindar atau membanteras segala faktorfaktor, pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur yang boleh melemahkan keupayaan dan kekuatan manusia untuk ingin kepada yang baik Sistem nilai Islam yang tercetus daripada pandangan worldview didasari oleh tiga prinsip asas iaitu Keesaan (Tauhid — unity), Kepimpinan (Khilafah — vicegerency) dan Keadilan (A1-`adl — justice). Pandangan worldview ini memberikan satu paradigma penting mentadbir sistem kepercayaan Islam, perilaku dan sifat perangai dalam semua tindakan. Seseorang individu Islam tidak boleh menyerahkan segalanya hanya kepada iman semata-mata kerana mereka hams berperilaku sebagai hamba yang soleh dan perilaku yang salah adalah tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan pembetulan dan langkah memperbaikinya. Sistem kepercayaan bukan hanya dipengaruhi oleh perilaku semata-mata tetapi juga sifat perangai individu itu. Sifat perangai adalah satu keadaan jiwa rohani (state of soul) yang menghasilkan tindakan fizikal yang serta merta dan konsisten. Apabila keadaan jiwa rohani menghasilkan sesuatu tindakan yang mulia akhlaknya maka ia dikatakan satu sifat perangai yang baik. Sebaliknya, bila keadaan jiwa rohani berterusan dan serta merta menghasilkan tindakan yang jahat dikatakan sifat perangai itu adalah jahat atau buruk. Keadaan jiwa rohani yang tidak menghasilkan tindakan fizikal yang konsisten dan serta merta tidak boleh dianggap sebagai satu sifat perangai. Ianya hanya satu perilaku sementara sahaj Terdapat banyak nilai-nilai Islam yang universal dan sesuai untuk semua situasi dan masyarakat. Namun untuk artikel ini dipilih beberapa nilai Islam yang difikirkan sangat berkaitan dengan pengurusan organisasi, diantaranya ialah



(i) Setiap tindakan hares diiringi dengan that

Tidak ada tindakan yang boleh dilaksanakan tanpa that yang jelas. Dalam terminologi

pengurusan that adalah objektif. Setiap organisasi hares mempunyai kenyataan misi

atau objektif organisasi supaya arah tuju, sasaran atau sesuatu bentuk pengukuran

prestasi organisasi tersebut. Ini merupakan prinsip dasar dalam Islam.

(ii) Ketelitian dan Berpengetahuan dalam semua usaha (itqan)

Yang pastinya Islam amat menggalakkan umatnya mencari ilmu dan lebih penting

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang hendak dilakukannya.

Pengetahuan yang dimaksudkan ialah meliputi segalanya bukan setakat apakah

perkara atau benda itu, juga meliputi kemahiran melaksanakan tugas serta ketelitian

dalam pengendaliannya. Ketelitian juga membawa maksud kepada ketekunan,

kehendak dan komitmen melaksanakannya. Hanya melalui cara ini sahaja seseorang

dapat mencapai kejayaan.

(iii) Kecekapan dan Kekesanan (ihsan)

Ihsan membawa maksud melakukan lebih daripada keperluan minima dan juga

bermaksud kecekapan dan kekesanan. Dalam ertikata yang lain ianya merujuk

kepada peningkatan produktiviti atau dorongan ke arah kecemerlangan.

(iv) Keikhlasan

Merupakan kunci kepada segala usaha yang dilakukan dan memberikan kemampuan

yang terbaik. Keikhlasan adalah satu nilai mutlak dan tidak ada sukatan lain baginya.

Ini bermakna tidak ada nilai bagi yang kurang ikhlas kerana sebarang kekurangan

menunjukkan ada unsur-unsur lain dalam that yang boleh membantutkan kualiti

prestasi.

(v) Kehendak kepada Kecemerlangan

Unsur paling penting bagi prestasi cemerlang ialah adanya kehendak dalam diri

individu. Kecemerlangan bukan dicapai melalui carta organisasi yang menarik,

kedudukan yang ampuh atau imbuhan yang istimewa semata-mata. Mungkin ianya

perlu sebagai satu pra-syarat tetapi tidak mencukupi. Yang penting ialah kehendak

individu kearah kecemerlangan. Islam bukan sekadar menerima kecemerlangan

sebagai satu keutamaan tetapi juga menggalakkan gerakan ke arah kecemerlangan

dalam semua perkara yang dilakukan.

(vi) Penilaian diri yang berterusan

Islam amat menggalakkan penilaian diri berterusan bagi tujuan penambahbaikan diri

pada sepanjang masa. Amalan ini selaras dengan prinsip usaha penambahbaikan

berterusan seperti mana prinsip Kaizen dalam pengurusan Jepun.

(vii) Fikiran sentiasa Mengingati kepada Yang Maha Kuasa

Islam berterusan memperingatkan pengikutnya sentiasa mengingati Yang Maha

Kuasa, Allah S.W.T. Allah mengarahkan umatnya melakukan kebaikan (maaruf) dan

menjauhi yang buruk (munkar). Apa yang baik bagi orang Islam termasuldah nilai-



NOTA AKHIR



Syed Nawab Haider Naqvi. "Kata Pengantar" oleh Menteri Pendidikan Malaysia dalam Etika

Dan Ekonomi. Satu Sintesis Islam. Diperjelaskan bahawa aliran falsafah positivisme yang

mendokong sepenuhnya konsep objektiviti dalam pelbagai disiplin ilmu telah menolak unsurunsur nilai yang dianggap sebagai membantutkan perkembangan ilmu. Ilmu sains berlumba mengenepikan faktor bukan objelctif dan menjadi pendekatan utama kepada ilmu-ilmu sains sosial. Ilmu ekonomi, " the queen of the social sciences" mempunyai kedudukan istimewa dan kecederungannya untuk tidak melibatkan persoalan moral berhasil menjadikannya satu dogma. Sains tidak boleh wujud dan berkembang tanpa konsep Tacit Dimension kerana ilmu sains itu sendiri terikat dengan diri ahli sains berkenaan yang tidak boleh lari daripada kehidupan masyarakat yang mempunyai sistem nilai dan persoalan moral yang merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Lihat Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah. Tradisi Falsafah Ilmu. Penghantar Sejarah dan Falsafah Sains. ms. Diterangkan dengan jelas sekali tentang munculnya bidang sejarah dan falsafah sains sebagai satu disiplin baru yang khusus dan tersendiri. Dinyatakan bahawa Thomas S Kuhn adalah penulis yang memperkenalkan dan mempopularkan istilah paradigma yang merupakan satu konsep berkait rapat dengan teori perkembangan sains yang berkembang secara revolusioner. Dengan konsep paradigm shift Thomas S. Kuhn menolak pandangan konvensional yang menekankan bahawa perkembangan atau perubahan-perubahan besar dalam sejarah sains adalah kerana upaya empirikal membuktikan kesalahan suatu teori atau sistem. Manakala Paul Feyerabend adalah penulis yang banyak memihak kepada Thomas S. Kuhn. Dikatakan Paul Feyerabend menggunakan prinsip anarkistik epistemologikal yang menekankan peranan positif ahli-ahli sains yang menolak metod-metod yang disarankan oleh ahli-ahli falsafah sains. Menurut Paul Feyerabend pada masa kini ilmu sains menduduki posisi sebagai kuasa mutlak, dimana seseorang itu mahu atau tidak mahu hams mempelajari sains. Ini telah menjadikan sains tidak lagi berfungsi membebaskan manusia, sebaliknya memperbudakkan manusia. Oleh itu Paul Feyerabend berpandangan bahawa sains bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan yang paling unggul dan is menolak sikap autoritarian dalam apa bentuk sekalipun Aidit Haji Ghazali. "Pengurusan Berteraskan Islam" dalam Islam, Budaya Kerja DanPembangunan Masyarakat — Satu Kefahaman. ms 167. Falsafah Islam yang utama dalampengurusan ialah Tauhid. Penghayatan Tauhid akan membawa kepada pendekatan pengurusanyang berstatus ibadat dan wujudnya keseimbangan dan segi gelagat manusia dan kehendak Illahi,antara urusan duniawi dan ukhrawi dan kepentingan peribadi dan kemaslahatan umum. Rujukankepada Pengurusan di Malaysia Dari Perspektif Islam oleh Azam Che Umar juga memberikanpandangan yang sama iaitu keperluan pengurusan berasaskan Tawhid Uluhiyyah dan TawhidRububiyyah. Dimana dikatakan bahawa sifat dan kelakuan penguins Islam ialah Ubudiyah,Mas'uliah, Itqan, Qanaah dan Murunah.

5 Lihat Ahmad Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam Bab 2 :

Satu Kajian Tentang Pentadbiran Oleh Woodrow Wilson, ms. 10-18, Ahmad Atory telah

membicarakan tentang pemikiran Woodrow Wilson betapa perlunya kesinambungan pemikiran

disiplin pentadbiran awam. Banyak lagi ungkapan yang dipetik oleh Ahmad Atory daripada

ucapan Woodrow Wilson tentang pentadbiran awam termasuk juga kaedah mengembangkan

pentadbiran serta keperluan membezakan pentadbiran dengan persoalan politik.

Dalam Bab 1. Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory memperjelaskan

tentang pengertian Perkhidmatan Awam, pengkajiannya serta perkembangan sektor Perkhidmatan Awam. Perkara pokok yang dijelaskan oleh Ahmad Atory ialah pentadbiran awam dianggap sebagai salah satu proses politik utama dan keperluan pentadbiran awam untuk memilih nilai-nilai yang lebih baik dan perlu ditekankan untuk anggota Perkhidmatan Awam bagi menghasilkan perkhidmatan yang efektif dan tidak dipersoalkan kewibawaannya.

Ibid. Dalam Bab 1. Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory mengambil petikan daripada Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde, Classic of Public Administration. 1978

Ahmad Sarji Bin Abdul Ilamid. Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran Awam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahun 1992. ms. 8. Kupasan lebih terperinci mengenai aspek profesionalisme pegawai awam dapat dilihat dalam Kemajuan Pentadbiran Awam di Malaysia, 1992 Jan W. Van Deth & Elinor Scarbrough. Beliefs in Government Volume Four. The Impact of Values. Dalam Bab The Concept of Values, ms. 22 — 28, Jan W. Van Deth memperjelaskan tentang konsep nilai sejak daripada era Revolusi Perusahaan hingga ke era Peperangan Dunia KeDua di Eropah dimana nilai pada masa itu tidak diberikan penekanan sewajarnya dalam proses pentadbiran kerajaan walaupun terminologi nilai itu telah ada. Banyak tafsiran tentang nilai diberikan dalam Bab Concept of Values ini. 10 Ibid. Dalam Bab Introduction: The Impacts of Values, Jan W. Van Deth menyentuh secara umum tentang kedudukan nilai dalam politik, agama, perniagaan. Namun Jan W. Van Deth banyak merujuk kepada apa yang berlaku di Eropah kerana sesuai dengan bukunya yang membuat kajian tentang impak nilai di negara-negara Eropah. Walaupun terdapat bab yang berkaitan dengan kedudukan dan impak nilai dan agama tetapi tiada yang menyentuh nilai Islam sebagai rujukan. Henry Kessinger. The Diplomacy. ms. 123. Henry Kessinger mengambil petikan daripada Hillel dalam The Ethics of the Fathers untuk membuat rujukan bagi menyatakan betapa pentingnya nilai dan etika dalam membuat keputusan khususnya dalam hal perhubungan diplomatik dan juga menjaga kepentingan negara. Mannuel G. Velaquez dalam Business Ethics. Concept and Cases banyak merujuk kepada konsep etika dalam perniagaan. Contoh-contoh perlanggaran etika dalam syarikat-syarikat korporat yang besar diambil sebagai kes atau panduan rujukan bukunya. Ia juga banyak sekali mengaitkan etika dengan isu moral.. A Global Ethics for Global Politics and Economics. mengatakan bahawa global ethic as a _foundation . for global society namun wujud konflik dan mustahil untuk mendapatkan global consensus dalam persoalan etika. Perkara ini dianggapnya sebagai satu cabaran dan ransangan kepada para pemimpin khususnya dalam politik dan pengurusan ekonomi.Beberapa contoh nilai positif yang diberikan ialah seperti kebersihan. nendidikan. pernurah, kebebasan dan lain-lain. Manakala contoh nilai negatif adalah seperti kedekut, kejam, jenayah, maki hamun, tamak, dan lain-lain. Kriteria digunakan oleh masyarakat mmbezakan nilai positif dan negatif adalah amat bergantung kepada normanormaatau keunggulan atau standard yang diterima oleh masyarakat berkenaan. Disebutkan bahawa agama dalam pandangan Islam ada tiga

dimensi iaitu Islam (submission), Iman (faith) dan Ihsan (doing what is beautiful). Religion is a right or correct way. The hadith of Gabriel suggests that in the Islamic understanding, religion embraces right ways of doing things, right ways of thinking and understanding, and right ways of forming the intentions that lie behind the activity. In this hadith, the Prophet gives each of the three right ways a name. Thus one could say that "submission" is religion as it pertains to acts, `faith" is religion as it pertains to thoughts, and "doing the beautiful" is religion as it pertains to intentions. These three dimensions of religion conlesce into a single reality known as Islam.. Ahmad Sarji menerangkan makna etika dan kaitannya dengan proses

tindakan, sebab musabab hasil daripada tindakan dan keperluan memiliki etika dalam Perkhidmatan Awam serta dilema berbangkit daripada pembuat keputusan apabila didapati wujudnya konflik pertanggungjawap. "Program Keempat : Program Meningkatkan Penghayatan Dan Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam". Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam. Ke Arah Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang.Dalam laporan program keempat ini dilaporkan bahawa kejayaan beberapa syarikat swasta seperti Hewlett Packard, Matsushita Electric Company dan IBM adalah kerana memiliki budaya kerja cemerlang berasaskan kepada pemilikan nilai-nilai bersama yang dikongsi antara pekerja-pekerja dan juga dengan pihak pengurusan syarikat. Diantara nilai-nilai bersama yang menjadi budaya kerja syarikat ini ialah the individual must be respected; the customer must be given the best possible service; excellent and superior performance must be pursued; national service through industry; fairness; harmony and co-operatian; and struggle for betterment. Panel pada 1987 telah mengenalpasti terdapat tiga nilai asas untuk mewujudkan Perkhidmatan Awam cemerlang iaitu integriti; prestasi kerja yang berkualiti; dan kemanusiaan. Model yang diambil dan digunapakai pada ketika itu adalah berdasarkan McKinsey 7-s Framework yang diperkenalkan oleh Robert Waterman. Jr., Thomas J. Peters dan Julien R. Ulasan lebih mendalam tafsiran budaya kerja Islam dengan kaitannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah S.W.T. serta salah tanggapan sesetengah orang Islam dalam melaksanakan kerja secara spontan atau sebagai routine harian tanpa melibatkan perancangan, etika, kualiti dan sebagainya dapat dilihat dalam artikel "Budaya Kerja" oleh Ismail Haji Ibrahim dalam Islam Ismail Haji Ibrahim, individu Islam hams mempunyai kesedaran dan conscience hidup beramanah dan bertanggungjawab secara jujur serta peka kepada kesejahteraan masyarakat dan negara umumnya.. Menjelaskan rasional nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam serta kaitannya dengan empat peranan utama pentadbir Perkhidmatan Awam iaitu sebagai satu sistem sosial yang bertanggungjawab memimpin negara; sebagai pemberi perkhidmatan kepada Raja, Kerajaan dan masyarakat dengan penuh kesetiaan; sebagai satu tanggungjawab membentuk masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi terbuka; dan sebagai penjalan hak-hak  dan kuasa-kuasa untuk berlaku adil kepada rakyat yang menerima khidmatnya. Ahmad Atory Hussain mengupas tentang usaha-usaha pembaharuan pentad biran dengan mengaitkannya dengan nilai dan sikap. Pendekatan kelakuan dalam ilmu psikologi telah diambil sebagai asas perbincangan. Dikatakan alat berkesan untuk perubahan organisasi ialah kumpulan sensitiviti atau pembangunan. Perbandingan juga dibuat dengan model-model lain seperti Manipulative Strategy oleh Kurt Lewin (1959) dan Change in Value Strategy oleh Chris Argyris (1959). Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam Ke Arah Mewujudkan

Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang. Lihat Program Keempat: Program Meningkatkan

Penghayatan dan Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam.Hasil idea yang dipertengahkan dalam buku laporan dan dijadikan panduan adalah berasaskan kepada Mckinsey 7-s Framework daripada idea sarjana Barat.Lihat Dr. Haji Malek Shah bin Haji Mohd Yusoff, "Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan Nilai Dalam Perkhidmatan Awam" dalam Pengurusan Awam Penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Keperluan amalan nilai-nilai murni dinyatakan sebagai amat penting untuk memastikan supaya penjawat jawatan dalam Perkhidmatan Awam dapat mengelak daripada nilai-nilai buruk yang mengancam keberkesanan perlaksanaan amanah dan tanggungj awab.

Lihat Bab I — Pendahuluan: Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran Awam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahun 1992 oleh Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid. ms. 12-19. Penjelasan tentang keperluan meningkatkan profesionalisme,

produktiviti dan kualiti, penekanan kepada aspek kepimpinan yang dinamik merangkumi juga

intelektualisme dan dinamisme kepimpinan dalam pengurusan. Penghasilan kepada asas falsafah onggak Dua Belas adalah berasaskan kepada kepercayaan dan keyakinan perlunya satu sistem nilai-nilai utama demi menghasilkan sistem pengurusan awam yang berkesan. Tonggak Dua Belas memperincikan ciri-ciri asas pembentukan peribadi penjawat awam tanpa mengira peringkat, kedudukan dan jenis perkhidmatan. Terdapat tiga tonggak utama yang menjadi teras iaitu ketinggian peribadi, pengaruh teladan dan peningkatan bakat. Kesemua aspek ini adalah bertujuan untuk menghasilkan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan awam.

. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Penjelasan tentang rasional kepentingan

nilai dan etika dengan mengaitkannya dengan pegangan iman sesebuah masyarakat. Warisan nilai sesebuah negara dilihat daripada nilai dan etika yang divar-uarkan oleh pemimpin negara. Nilai murni menjadi ukuran utama kemuliaan tingkahlaku dan jaminan keamanan dan kebahgiaan hidup dalam negara.

Aidit Ha• ji Ghazali dalam forum "Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai". Lihat Siti Fatimah Abdul Rahman (penyunting) Ke Arah Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai. Penghayatan kepada persoalan nilai adalah lebih penting kerana pengenalan kepada soal baik

buruk memang cukup difahami oleh masyarakat tetapi kerana tiadanya penghayatan maka perkara-perkara perlanggaran nilai masih lagi berlaku. Tiga strategi membina masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai murni ialah strategi membina (peranan pemupukan akhlak dan kerohanian oleh individu, kerajaan din masyarakat); strategi mencegah (kekuatan dan perlaksanaan undang-undang dan peraturan); dan strategi membetulkan (untuk individu yang



tidak takut kepada undang-undang dan masih melaksanakan kesalahan: bukan setakat melalui hukuman semata-mata tetapi usaha mendakwah serta kaunseling).

Dr. Syed Othman Alhabshi. Islamic Values: Its Universal Nature And Applicability dalam Islamic Values And Management. ms. 11-12. Islam adalah satu agama berasaskan prinsip Tawhid, Khilafah dan Al'-adl. Tiga prinsip asas membentuk world view Islam yang dimanifestasikan dalam semua bentuk amalan manusia dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu seorang muslim mesti patuh kepada tata kelakuan Islam dalam semua aktivitinya. Sifat yang dipertontonkan oleh nilai Islam menjadikan ianya tunjang kepada prinsip asas kewujudan manusia dan matlamat utama dalam kehidupan. Sifat nilai Islam inilah membentuk asas justifikasi nilai universal dan pemakaiannya dalam semua ruang lingkup kehidupan manusia. 28 Ibid. ms. 13-17. Bagaimanapun sedikit pindaan dibuat ke atas nilai no. (xiii), (xiv), (xv), (xvi)

dan (xvii) iaitu terjemahan excessive love of the world nilai no. (xiii) dinyatakan dalam perkataan sebaliknya iaitu tidak terlalu mencintai dunia; excessive love of wealth nilai no. (xiv) dinyatakan sebagai sebaliknya iaitu tidak terlalu mencintai kekayaan; miserliness nilai no. (xv) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai dermawan; excessive love of influence nilai no. (xvi) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai tidak terlalu mencintai pengaruh; dan pride nilai no. (xvii) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai merendah diri. Perubahan ini dibuat untuk menunjukkan kesemua nilai yang dinyatakan adalah nilai murni Islam tanpa mengubah maksud sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Syed Othman Alhabshi yang memberikan penjelasan bagi setiap nilai tersebut. 29 Lihat Ahmad Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam Bab8: Pengurusan, Pentadbiran dan Kepimpinan Menurut Prinsip Islam, Ahmad Atory telah

menyorot dan membuat penyesuaian tulisan Mohd Affandi Hassan (INTAN) dalam ISLAMIKA III (1985) yang telah membicarakan konsep al-falah dan al-fasad sebagai nilai akhir keperluan manusia. Kesedaran timbul tentang kebanyakan pentadbir dan pengurus merupakan produk daripada corak pengurusan barat yang semata-mata melihat matlamat dalam konteks perkembangan penghasilan kebendaan semata-mata. Ini adalah merupakan konflik kepada manusia beragama. Pengurusan organisasi yang gagal membezakan al-falah dengan al-fasad akan gagal kerana kuasa hawa nafsu pentadbir tidak akan dapat membuat penilaian diantara nilai-nilai baik untuk manfaat dan kesejahteraan rakyat. 30L • ihat Haji Johary Haji Alias, Menunaikan Kewajipan dan Tanggungjawab Nilai-nilai Islam 3. Dalam Bab 11: Kewajipan Dan Tanggungjawab Pemimpin, ms. 194-212, Haji Johary telah membicarakan tentang pengertian pemimpin yang meliputi semua peringkat bermula dari pemerintah, politik, pentadbiran dan hingga sebagai pemimpin keluarga. Keperluan pemimpin untuk memiliki nilai-nilai Islam adalah merupakan satu kewajipan. Haji Johary juga banyak membicarakan tentang kewajipan berilmu dan banyak rujukan dibuat kepada hadith-hadith Rasullah S.A.W. dan kisah-kisah teladan para sahabat. Pendapat Sayidina Umar al-Khattab r.a.

dalam mengkategorikan pemimpin kepada empat golongan juga dijelaskan.  Tonggak Dua Belas. Pendahuluan. ms. xiv-xvi. Dalam ruangan Pendahuluan,

disenaraikan dua belas peringatan bagi membantu mewujudkan nilai-nilai murni oleh Ketua etiausaha Negara pada waktu itu, senarai nilai-nilai utama untuk pentadbiran menurut pandangan YAB Perdana Menteri sebanyak tiga belas nilai, senarai nilai-nilai utama pentadbiran awam dan nilai-nilai Islam sebanyak sebelas nilai dan senarai nilai-nilai utama hasil resolusi



Shah dan Nor Shah Mohamed telah mencadangkan satu model Pengurusan Berasaskan Nilai

(PBN). Model ini yang menyentuh aspek-aspek nilai-nilai teras dan nilai-nilai kembangan boleh

dijadikan asas kepada pelaksanaan PBN. Teras kepada model ini adalah pengaruh program.

Namun mengikut Dr. Haji Malek Shah dan Nor Shah, model ini memerlukan strategi pemantauan

dari segi follow-up dan follow-through bagi memastikan penetapan nilai bermula daripada

peringkat menimbulkan kesedaran (kognitif) kepada pengukuhan penghayatan (afektif) dan

amalan (tingkah laku).

RUJUKAN

Ahmad Atory Hussain, (1990). Pentadbiran awam. asas pemikiran dan falsafah. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Atory Hussain, (1998). Reformasi pentadbiran di Malaysia. Siri Pengurusan Dan

Pentadbiran Utusan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Ahmad Sarji, (1993). The changing civilsService. Malaysia's competitive edge. Kuala Lumpur :

Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid, (1993). Penerapan nilai dan budaya kerja cemerlang dalam

pentadbiranaAwam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahum 1992. Kuala Lumpur

: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Aidit Haji Ghazali, (1993). Pengurusan berteraskan Islam. Islam, budaya kerja dan pembangunan

masyarakat — satu kefahaman. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia

(IKIM). Kumpulan rencana yang telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik

Mustapha Haji Nik Hassan (ed.) ms. 167-172.

Azman Che Umar, (2001). Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam. Kuala Lumpur :

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Deth, Jan W. Van& Scarbrough, Elinor, (1995). Beliefs in governement volume four. The impact

of values. New York, USA : Oxford University Press.

Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah, (2002). Tradisi falsafahiIlmu. Penghantar sejarah dan falsafah

sains. Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi.

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff, (2000). Gagasan kualiti menurut perspektif Islam.

Buletin P&Q. Kuala Lumpur : INTAN. Jilid 6 Bil. 1. 2000. ms. 7-12.

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Nor Shah Bin Mohamed, (2002). Gagasan

pembentukan pengurusan berasaskan nilai (Value-Based Management) dalam

perkhidmatan awam. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam

Malaysia. Kuala Lumpur : Jilid 1 Bil. 1. Januari 2002. ms. 1-18.

Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1 Januari 2003

Zainal bin Yang 67

Dr. Haji Malek Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Liew Swee Liang, (2002). Model kompetensi

dan perkhidmatan awam Malaysia. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan

Perkhidmatan Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Jilid 1 Bil. 2. Julai 2002. ms. 1-14.

Haji Johari Haji Alias, (1992). Nilai-Nilai Islam 3. Menunaikan kewajipan dan tanggungjawab.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1991). Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

Kuala Lumpur : INTAN.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1992). Tonggak dua belas (The Twelve Pillars).

Kuala Lumpur : INTAN.

Ismail Haji Ibrahim, (1993). Budaya kerja. Islam, budaya kerja dan pembangunan masyarakat —

satu kefahaman. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Kumpulan

rencana yang telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik Mustapha Haji Nik Hassan

(ed). ms. 151-157.

Ismail Mohamed Taib, (2002). Anjakan Tadbiran Politik Pejabat. Menara. Penerbitan Jabatan

Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Kuala Lumpur : Bil. 70. September 2002.

ms. 6-8.

Kissenger, Henry, (1994). Diplomacy. New York, USA : Simon & Schuster.

Kung, Hans, (1998). A Global ethics for global politics and economics. Oxford, UK : Oxford

University Press.

Murata, Sachiko and Chittick, William C., (2000) (Reprinted). The vision of Islam. London : I.B.

Tauris Publishers.

Siti Fatimah Abdul Rahman (ed), (1993). Ke arah negara maju berdasarkan sistem nilai. Kuala

Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Suntingan Transkrip Forum Institut

Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, (1993) (Second Impression). Islam and secularism. Kuala

Lumpur : International Institute of Islamic Thought And Civilization (ISTAC).

Syed Nawab Haider Naqvi, (1990). Etika dan ekonomi. Satu sintesis Islam. Kuala Lumpur :

Berita Publishing Sdn. Bhd.

Syed Othman Alhabshi and Aidit Haji Ghazali (ed), (1994). Islamic values and management.

Kuala Lumpur : Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM).

Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri, (1989). Ke arah

memajukan perkhidmatan awam yang cemerlang. Laporan kemajuan memajukan

perkhidmatan awam. Kuala Lumpur : Jabatan Percetakan Negara.

Velasquez, Manuel G., (2002). Business ethics. Concept and cases. Fifth Edition. Upper Saddle

River, New Jersey, USA : Prentice Hall.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia



perkhidmatan awam. Kuala Lumpur : Jabatan Percetakan Negara.

Velasquez, Manuel G., (2002). Business ethics. Concept and cases. Fifth Edition. Upper Saddle

River, New Jersey, USA : Prentice Hall.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia